Bitcoin Masuk Jalur Resmi Pembayaran Kewajiban Negara
Amerika Serikat tengah memasuki babak baru dalam integrasi aset digital ke dalam sistem fiskalnya. Rancangan undang-undang bertajuk Bitcoin for America Act yang diusulkan oleh anggota Kongres Warren Davidson membuka jalan bagi warga dan korporasi untuk melunasi kewajiban pajak federal menggunakan Bitcoin, sebuah mekanisme yang belum pernah diterapkan secara formal di level nasional.
Lebih dari sekadar opsi pembayaran alternatif, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat Strategic Bitcoin Reserve — cadangan Bitcoin federal yang dibentuk melalui perintah eksekutif pada awal tahun ini. Seluruh Bitcoin yang dibayarkan melalui skema pajak akan langsung diserap ke dalam cadangan tersebut, tanpa konversi ke dolar AS.
Davidson menegaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk menempatkan Amerika Serikat sebagai pionir dalam transisi menuju sistem moneter digital yang lebih berkelanjutan dan inovatif.
Simulasi Nilai Ekonomi hingga US$14 Triliun
Analisis terbaru dari Bitcoin Policy Institute (BPI) menunjukkan bahwa jika 1% dari total penerimaan pajak nasional dibayarkan dalam Bitcoin selama 20 tahun ke depan, maka AS berpotensi menciptakan nilai kumulatif hingga US$14 triliun.
Dengan pendapatan pajak tahun fiskal 2025 tercatat sebesar US$5,23 triliun, skenario 1% berarti sekitar US$52,3 miliar per tahun mengalir dalam bentuk Bitcoin ke kas negara. Jika tren ini dipertahankan, pemerintah diperkirakan dapat mengakumulasi lebih dari 4,3 juta BTC hingga 2045, dengan proyeksi harga terminal mencapai US$3,25 juta per koin dalam skenario konservatif jangka panjang.
BPI menilai strategi ini memberikan keunggulan bersih sekitar US$13 triliun dibandingkan jika dana yang sama disimpan dalam instrumen kas konvensional.
Integrasi dengan Kebijakan Cadangan Aset Digital
Undang-undang ini memperluas kerangka kebijakan yang diterapkan sejak Maret lalu, ketika Gedung Putih memerintahkan konsolidasi seluruh Bitcoin hasil sitaan hukum ke dalam satu cadangan strategis. Kebijakan tersebut mengakhiri praktik pelelangan aset kripto oleh pemerintah dan beralih ke model akumulasi jangka panjang.
Saat ini, entitas federal AS diketahui menguasai sekitar 326.000 BTC hasil penyitaan dan pemulihan aset, menjadikannya salah satu pemegang Bitcoin institusional terbesar di dunia.
Dengan diberlakukannya aturan baru, kontribusi warga melalui pembayaran pajak akan menjadi saluran akumulasi tambahan tanpa memerlukan belanja langsung dari kas negara.
Insentif Pajak yang Mengubah Perilaku Pemilik Bitcoin
Salah satu perubahan krusial dalam proposal ini adalah dihapuskannya kewajiban pengenaan pajak capital gain atas Bitcoin yang digunakan untuk membayar pajak. Artinya, pemilik Bitcoin tidak perlu menjual aset mereka terlebih dahulu untuk membayar pajak dalam bentuk dolar, sehingga mengurangi friksi dan beban perpajakan tambahan.
Struktur ini dirancang untuk mendorong partisipasi sukarela dan mempercepat aliran Bitcoin ke cadangan negara secara langsung. Departemen Keuangan akan bekerja sama dengan lembaga keuangan teregulasi untuk menangani kustodi, penyelesaian transaksi, hingga penyimpanan dingin (cold storage).
Dampak Fiskal dan Posisi terhadap Defisit Nasional
Dalam konteks defisit fiskal yang mencapai sekitar US$1,8 triliun pada 2025, pendukung kebijakan ini memandang Bitcoin sebagai instrumen lindung nilai terhadap depresiasi dolar dan tekanan utang publik.
Namun, para pengkritik menyoroti risiko volatilitas tinggi dari aset non-yielding yang dicatat berdasarkan nilai pasar, yang berpotensi menciptakan fluktuasi tajam dalam neraca negara jika terjadi koreksi harga ekstrem.
Pemerintah menegaskan bahwa cadangan ini tidak dimaksudkan sebagai likuiditas jangka pendek, melainkan sebagai penyimpan nilai strategis serupa dengan cadangan emas nasional.
Tantangan Teknis dan Operasional Implementasi
Penerapan sistem ini menuntut reformasi besar pada infrastruktur penerimaan pajak. Pemerintah harus mengelola sistem yang mampu menangani:
- Penentuan harga real-time saat pembayaran diterima
- Protokol pengembalian dana akibat volatilitas intrahari
- Penyaringan kepatuhan terhadap regulasi sanksi dan anti pencucian uang
- Tata kelola multi-signature sesuai standar keamanan siber federal
Kompleksitas teknis ini turut menyulitkan proses evaluasi fiskal karena transaksi Bitcoin tidak lagi memicu peristiwa pajak tradisional seperti yang terjadi saat konversi ke dolar.
Potensi Gangguan Struktur Pasar
Dalam skenario adopsi 1%, volume Bitcoin yang diserap negara setiap tahun mendekati tingkat transaksi pasar spot saat kondisi sepi. Pada tingkat adopsi yang lebih tinggi, arus masuk ini berpotensi mendekati jumlah suplai harian baru Bitcoin.
Kondisi tersebut bisa mempersempit likuiditas pasar, memicu peningkatan spread harga, serta memperbesar sensitivitas volatilitas akibat pola pembelian yang dapat diprediksi.
Hal ini menjadi catatan penting terhadap asumsi model BPI yang menganggap tidak ada dampak reflektif terhadap harga akibat pembelian pemerintah.
Arah Baru Kebijakan Moneter Digital Amerika
Melalui Bitcoin for America Act, pemerintah AS tidak hanya memperluas metode pembayaran pajak, tetapi juga meredefinisi strategi pengelolaan nilai negara di era digital. Jika disahkan, kebijakan ini akan menjadi preseden global terkait legitimasi Bitcoin sebagai instrumen fiskal dan penyimpan nilai negara.
Lebih dari sekadar inovasi teknis, kebijakan ini mencerminkan transformasi filosofi ekonomi: dari sistem berbasis fiat murni menuju model hibrida yang mengakui eksistensi aset kripto sebagai komponen sah dalam arsitektur keuangan nasional.
Disclaimer: Kabar Bitcoin menyajikan konten seputar aset kripto dan teknologi blockchain untuk tujuan informasi dan edukasi. Seluruh informasi yang dimuat bukan merupakan nasihat keuangan atau rekomendasi investasi dalam bentuk apa pun. Pembaca bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambil. Investasi aset kripto memiliki risiko tinggi dan volatilitas ekstrem. Kabar Bitcoin tidak bertanggung jawab atas kerugian atau konsekuensi apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi yang tersedia di platform ini. Sebagian konten dapat memuat data, referensi, atau tautan dari pihak ketiga. Kabar Bitcoin tidak memiliki kendali atas akurasi, kebijakan, maupun isi dari sumber eksternal tersebut dan tidak bertanggung jawab atas dampak yang mungkin timbul dari penggunaannya. Dengan mengakses Kabar Bitcoin, Anda dianggap memahami dan menyetujui isi disclaimer ini.
