Pemerintah Hong Kong resmi memublikasikan draf regulasi baru bernama Rancangan Undang-Undang Layanan Aset Virtual 2026 di Lembaran Negara pada 20 November 2026. Regulasi bertajuk Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 ini memperluas kerangka pengawasan yang sebelumnya hanya memantau bursa perdagangan kripto atau VATP. Lewat aturan baru, empat sektor layanan masuk ke lingkup pengawasan: perantara perdagangan, penasihat investasi, manajemen aset, dan kustodi.
Langkah regulasi ini bukan sekadar menambah daftar sektor, melainkan menetapkan batasan teknis baru bagi pelaku industri aset digital.
Empat Sektor Baru di Bawah Lisensi SFC
Amandemen terhadap Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO) memperluas kewenangan pengawasan pemerintah. Setiap bisnis yang menyediakan layanan perantara, konsultasi, pengelolaan dana, maupun kustodi kripto di Hong Kong wajib mengantongi lisensi atau terdaftar di Securities and Futures Commission (SFC). Pelaku usaha harus memenuhi kriteria kelayakan dan kepatutan (fit-and-proper) serta ketentuan kepatuhan terkait.
Bank umum dan penyedia fasilitas nilai tersimpan (SVF) yang diawasi Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) turut terkena kewajiban baru. Lembaga perbankan itu tetap wajib mendaftar ke SFC jika ingin menawarkan produk maupun layanan aset virtual kepada nasabah.
Batas Pengawasan Bot AI dan Manajer Portofolio
Sektor penasihat investasi mendapat ketentuan paling rinci. Standar kepatuhan yang diterapkan setara aktivitas teregulasi Tipe 4 di bawah undang-undang sekuritas dan berjangka (SFO). Lingkup ini mencakup layanan copy-trading, penyedia sinyal investasi, hingga alat kecerdasan buatan (AI) yang memproduksi rekomendasi beli atau jual aset kripto spesifik. Pengecualian diberikan kepada perangkat lunak penyaring data dan penyedia data faktual umum yang tidak diwajibkan berlisensi.
Manajer aset kripto dengan wewenang diskresioner diatur setara pemegang lisensi Tipe 9. Regulator tidak menetapkan batas minimum eksposur kripto dalam portofolio kelolaan. Ketiadaan ambang batas ini membuat pengelola portofolio campuran, yang menggabungkan sekuritas konvensional dan kripto, berpotensi membutuhkan izin ganda.
Standar Kunci Privat dan Jadwal Sidang Legislatif
Penyedia jasa kustodi aset virtual menghadapi kewajiban pengamanan teknis yang ketat. Fokus regulasi tertuju langsung pada kewajiban perlindungan kunci privat (private keys) serta seluruh instrumen yang dipakai untuk memindahkan aset nasabah.
๐ Baca JugaGeng Comancheros Selundupkan Ratusan Kilo Kokain Bareng Kartel - AS Jerat Dompet Tron Milik Petingginya
Sekretaris Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, menyatakan aturan ini mendukung Rencana Lima Tahun Pertama Hong Kong. Regulasi berpijak pada prinsip “aktivitas yang sama, risiko yang sama, regulasi yang sama” (same activity, same risks, same regulation).
Dewan Legislatif (Legislative Council) Hong Kong dijadwalkan menggelar pembacaan pertama RUU pada 2 Desember 2026. Bagi pelaku industri di wilayah itu, agenda legislasi memberi kepastian jadwal sebelum aturan resmi berlaku.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Operator Movie2K Ditawari Gugurkan Dakwaan Asal Serahkan 40.000 Bitcoin - Sisanya Masih Rp16 Triliun
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.





