Senat AS hanya memiliki 22 hari kerja sidang tersisa antara selesainya pemilu November hingga pergantian anggota legislatif baru pada Januari mendatang. Waktu yang makin sempit menjadi jendela terakhir bagi Kongres untuk menentukan nasib rancangan kerangka kerja aset digital tingkat federal.
Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS French Hill, perwakilan Partai Republik dari Arkansas, mendesak Kongres untuk segera memanfaatkan jendela sidang ‘lame-duck’ pasca pemilu paruh waktu November itu. Prioritas utamanya adalah meloloskan RUU Digital Asset Market Clarity Act, yang resminya bernama RUU CLARITY atau H.R. 3633.
Hill menolak pandangan yang menyebut industri kripto sudah cukup dinaungi oleh kebijakan pengawas keuangan saat ini. Ia mengingatkan bahwa langkah rulemaking mandiri dari instansi seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tidak bisa menggantikan keberadaan undang-undang permanen dari Kongres.
Kenapa Aturan Mandiri Berisiko
Kekhawatiran Hill berpusat pada kerentanan kebijakan yang lahir tanpa dasar legislasi federal. Ia langsung menyoroti inisiatif sepihak dari Ketua SEC Paul Atkins dan Ketua CFTC Michael Selig dalam menata pasar kripto.
Menurut Hill, aturan dari kedua lembaga ini sangat rapuh di mata hukum. Tanpa undang-undang spesifik dari Kongres, setiap langkah penegakan atau aturan baru dari badan pengawas sangat rentan menghadapi gugatan di pengadilan federal.
Ancaman lain datang dari pergantian pucuk pimpinan politik di Washington. Kebijakan mandiri regulator bisa langsung dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya, sehingga gagal menyediakan kepastian hukum yang diperlukan para pelaku industri untuk merencanakan bisnis jangka panjang.
Ganjalan 11 Suara di Senat
Laju RUU CLARITY sendiri masih tertahan akibat polarisasi suara. Upaya pembukaan debat atas draf ini sudah kandas dalam pemungutan suara tingkat prosedural pada 15 September lalu.
Hasil pemungutan suara Senat saat itu memperlihatkan 49 senator setuju berbanding 50 senator yang menolak. Penolakan ini membuat proses legislasi terhenti karena kelompok pendukung masih kekurangan 11 suara dari ambang batas 60 suara mayoritas yang menjadi syarat Senat.
📌 Baca JugaRusia Sahkan 9 Operator Kripto Pertama - Sberbank Siap Salurkan BTC, ETH, dan USDT pada 1 Desember
Pihak sponsor dari kubu Republik sebenarnya menyatakan draf revisi terbaru sudah mengakomodasi 126 usulan perubahan dari kubu Demokrat. Ratusan revisi ini mencakup poin krusial seperti penetapan aturan etika kepemilikan aset digital bagi pejabat publik.
Draf baru juga memuat jaminan perluasan wewenang penegakan hukum langsung kepada jaksa agung di tingkat negara bagian. Selain itu, Kongres turut memuat klausul mitigasi bagi Departemen Keuangan untuk menangkal risiko pelarian dana dari entitas penerbit stablecoin.
Batas Akhir Kepastian Hukum
Sisa 22 hari sidang kini menjadi penentu. Dengan 126 kompromi yang sudah masuk ke dalam draf, kegagalan mencapai batas 60 suara hanya akan mengembalikan industri pada ketidakpastian aturan pengawas yang bisa dibatalkan kapan saja.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Rusia Sahkan 9 Operator Kripto Pertama - Sberbank Siap Salurkan BTC, ETH, dan USDT pada 1 Desember
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
