Dickson Nsofor, CEO platform infrastruktur pembayaran pan-Afrika Kora, pernah merasakan repotnya mengurus tagihan lintas negara dari Nigeria. Sewaktu memimpin sebuah usaha perangkat keras, ia rutin menunggu dananya mendarat ke tangan produsen di China selama 10 sampai 14 hari kerja. Tiap pengiriman harus berjalan melewati rentetan bank koresponden, dan sedikit saja kesalahan entri bisa menunda penyelesaian lebih lama. Kesulitan Nsofor menggambarkan tiga kendala tajam bagi pelaku bisnis di benua itu: lambatnya sistem, mahalnya biaya perantara, dan terbatasnya akses ke dolar AS.
Nsofor mengungkapkan fenomena baru di mana makin banyak entitas bisnis mulai menggunakan stablecoin selama lima tahun terakhir demi keluar dari belenggu itu. Pengiriman uang reguler ke sesama negara Afrika biasanya mengharuskan dana singgah ke berbagai bank asing dan terkena potongan ganda saat mengonversi dua jenis uang lokal. Lapisan penyelesaian berbasis dolar dari stablecoin membuang tahapan berbelit ini. Format langsung ini memungkinkan penyedia layanan menyatukan kontrol likuiditas mereka melintasi berbagai wilayah tanpa terhambat batas perbankan.
Arus Modal Lintas Benua
Laporan Chainalysis edisi September 2025 memberikan gambaran besaran transaksi yang terjadi dari arus pergeseran ini. Negara seperti Nigeria sanggup menyerap volume aliran kripto lebih dari $92,1 miliar dalam periode Juli 2024 hingga Juni 2025. Angka penerimaan ini merangkum rentetan transfer stablecoin harian berskala jutaan dolar yang rutin menggerakkan sektor perdagangan, mendanai energi, serta melancarkan pembayaran antar pedagang di Afrika, Timur Tengah, dan Asia.
Meski begitu, pemakaian kripto untuk pengiriman dana belum bebas hambatan di setiap jalur perlintasan negara. Studi Banca d’Italia tertanggal 31 Juli yang menguji penyaluran 200 USDC melintasi sepuluh koridor negara menemukan variasi total biaya penyelesaian yang merentang dari 0,30% hingga hampir 9%. Saat mencoba rute ke Afrika Selatan, peneliti melihat jeda penyelesaian pengiriman masih memakan waktu satu sampai dua hari kerja akibat lambatnya jaringan bank lokal.
Ujian Infrastruktur yang Belum Tuntas
Tantangan terbesar saat ini bergeser ke ranah teknis, tepatnya ketiadaan interoperabilitas antar sistem pembayaran, baik itu dompet seluler, jaringan lokal, maupun bank konvensional. Dari sisi administrasi hukum, beban syarat yang mengikat penyedia layanan terus bertambah panjang. Regulator setempat mewajibkan operator memegang kelengkapan izin operasional di tiap lokasi pasar, memasang protokol identifikasi nasabah (KYC/AML) ketat, mengawasi pergerakan transaksi, serta memastikan penukaran koin ke mata uang asli tidak melanggar regulasi.
“Afrika tidak butuh stablecoin menggantikan uang seluler, bank, atau jaringan pembayaran lokal - butuh infrastruktur yang bisa menghubungkan semuanya,” kata Nsofor memetakan inti permasalahan.
📌 Baca JugaHanya 3 dari 30 Stablecoin Terbesar Global Lolos MiCA - Kini Circle Minta Aturan Cadangan Eropa Dirombak
Di belahan bumi lain, nasib kerangka kerja aturan kripto masih jauh dari kata pasti. Usaha mengesahkan undang-undang CLARITY Act gagal melaju di Senat AS karena hanya mendapat 49 pro lawan 50 penolak, meleset dari 60 angka wajib persetujuan. Kendati demikian, Nsofor melihat peluang pertumbuhan adopsi di Afrika tidak bergantung pada pergerakan regulasi AS. Arah penggunaan stablecoin sepenuhnya bertumpu pada kesesuaian produk menjawab masalah nyata bisnis akar rumput. Pengusaha akan bergegas mengambil solusi logis pertama begitu tahu tagihan ke pemasok kini bisa dilunasi seketika tanpa perlu terjebak antrean bank selama 14 hari.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
