Pintu keluar dana kripto dari Korea Selatan kini dijaga lebih ketat. Kabinet Korea Selatan menyetujui aturan Anti-Pencucian Uang (AML) baru pada 11 Agustus 2026. Fokus utamanya membidik arus modal yang mengalir ke bursa luar negeri dan dompet mandiri. Penyedia layanan aset virtual (VASP) yang terdaftar di dalam negeri kini memikul kewajiban baru: menerapkan kontrol berbasis risiko dan memantau transaksi yang nilainya menyentuh 10 juta won, atau sekitar $7.000, ke atas.
Tapi angka 10 juta won ini menyimpan kompromi menarik dari pemerintah.
Mundur Selangkah dari Rencana Awal
Kerangka kerja final yang disahkan nyatanya lebih lunak dibanding rencana awal otoritas. Pada proposal bulan Maret 2026 lalu, pemerintah berniat menerapkan aturan pukul rata - semua transfer di atas nilai 10 juta won akan langsung dilabeli sebagai transaksi mencurigakan. Dalam versi baru ini, kewajiban itu diturunkan menjadi sekadar pemantauan dan kontrol risiko, tanpa cap mencurigakan yang melekat otomatis.
Meski begitu, kebebasan mengirim aset tetap disekat oleh profil penerima. Transfer ke bursa luar negeri yang masuk kategori berisiko rendah masih diizinkan beroperasi seperti biasa. Namun, perlakuan berbeda diterapkan untuk pengiriman ke bursa lain atau dompet mandiri (unhosted wallet). Transaksi ke tujuan itu hanya diizinkan jika terbukti pengirim dan penerimanya adalah individu yang sama. Lebih jauh lagi, jika pihak lawan transaksi dinilai memiliki tingkat risiko tinggi, VASP lokal berhak melarang pengiriman dana sepenuhnya.
Jeda waktu penyesuaian masih tersedia. Aturan transfer ke luar negeri ini baru mengikat enam bulan setelah dekret diundangkan.
Kenapa Aturan Lokal Ikut Dikencangkan
Di saat yang sama, pengawasan di dalam negeri ikut dirapatkan. Travel Rule di Korea Selatan diperluas untuk mencakup seluruh pergerakan aset antar bursa lokal. Sebelumnya, kewajiban melampirkan informasi identitas pengirim dan penerima hanya berlaku untuk transfer di atas 1 juta won. Mulai 20 Agustus 2026, batas minimum itu dihapus. Artinya, sekecil apa pun nominal kripto yang berpindah antar VASP domestik, kelengkapan data identitas menjadi syarat wajib.
Langkah penertiban ini sejalan dengan aksi bersih-bersih dari otoritas setempat. Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea belum lama ini telah menyerahkan sekitar 40 bisnis kripto tak terdaftar ke pihak penegak hukum untuk diproses.
๐ Baca JugaMinnesota dan Indiana Larang Total ATM Kripto - Arizona Justru Paksa Operator Kembalikan $171 Ribu ke 35 Korban
Tekanan terhadap akses luar negeri juga datang dari arah berbeda. Sepanjang bulan Juli, lebih dari 29 aplikasi bursa luar negeri menghilang dari Google Play Store wilayah Korea. Nama besar seperti Bybit dan MEXC termasuk dalam daftar aplikasi yang tak lagi bisa diunduh itu. Walaupun kebijakan penghapusan dari Google Play berjalan terpisah dari aturan pemerintah, dampaknya membuat celah pelarian modal kripto warga Korea Selatan ke luar negeri makin sempit.
Di tengah serbuan regulasi ini, pelaku industri lokal turut menyesuaikan diri. Korbit, salah satu bursa kripto paling awal di sana, memutuskan mengganti identitas perusahaannya menjadi Digital X Co. tepat pada tanggal pengesahan aturan AML, yakni 11 Agustus 2026. Perubahan ini hanya menyentuh struktur perusahaan, sementara nama layanan platform Korbit tetap dipertahankan.
Bagi investor dan pedagang kripto di Korea Selatan, rentetan kebijakan ini mempertegas satu arah. Ruang untuk memindahkan aset tanpa identitas lintas platform perlahan ditutup rapat, memaksa setiap koin yang berpindah tangan membawa jejak data yang jelas.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
