Aturan pajak baru di Illinois menetapkan pungutan 0,2% atas nilai aset digital yang diperdagangkan, ditransfer, atau disimpan di wilayah itu. Pungutan tetap berlaku tanpa memandang apakah transaksi mendatangkan laba atau justru membuat investor merugi. Kebijakan yang diteken Juni lalu itu menuai perlawanan luas setelah Departemen Kehakiman AS (DOJ), Kamar Dagang AS, SIFMA, dan koalisi protokol desentralisasi mengajukan dokumen hukum ke pengadilan.
Gugatan ini mempertemukan penegak hukum federal dan pengembang protokol pada sikap yang sama. Koalisi seperti Uniswap, Aave Labs, a16z, dan Paradigm mendukung tuntutan hukum yang sebelumnya diajukan asosiasi industri terhadap pejabat negara bagian.
Mengapa Departemen Kehakiman Ikut Campur
Keterlibatan Departemen Kehakiman AS menjadi titik krusial dalam sengketa ini. Melalui dokumen pernyataan kepentingan (statement of interest), DOJ menegaskan bahwa pajak Illinois merusak arah kebijakan dan kepemimpinan federal dalam inovasi digital.
Pemerintah federal saat ini memajukan inisiatif Cadangan Strategis Bitcoin dan menyiapkan GENIUS Act untuk stablecoin. Menurut DOJ, pungutan sepihak tingkat negara bagian berisiko mengacaukan keselarasan agenda nasional yang sedang dirintis.
Ancaman Pajak Ganda dan Beban Pengembang
Dari sisi industri, SIFMA dan Kamar Dagang AS mengingatkan dalam amicus brief bahwa regulasi Illinois membebani kustodian, broker, dan bank dengan biaya kepatuhan tinggi.
Bagi pemilik aset perorangan, aturan itu memicu ancaman nyata. Karena dipungut dari setiap perpindahan nilai aset, transfer token antar-dua dompet milik orang yang sama berisiko terkena pajak ganda.
Koalisi DeFi juga menilai draf aturan membebankan kewajiban tidak realistis bagi perangkat lunak terdesentralisasi. Pengembang protokol tidak mengantongi identitas pengguna maupun memegang kunci privat aset, sehingga mustahil diwajibkan memungut pajak transaksi.
Target $60 Juta yang Tertahan di Pengadilan
Pemerintah Illinois awalnya merancang pungutan ini sebagai sumber penerimaan baru. Kantor Anggaran Gubernur Illinois memproyeksikan pajak digital menyumbang pendapatan daerah hingga $60 juta pada tahun anggaran 2027.
📌 Baca JugaKalshi Akhiri Kontrak Donald Trump Jr. - Buntut Investasi $500 Juta Firmanya ke Polymarket
Namun, rencana penerimaan itu kini tertahan sengketa hukum. The Digital Chamber melayangkan gugatan pada Juli, disusul gugatan Blockchain Association dan Crypto Council for Innovation pada Agustus terhadap Jaksa Agung Kwame Raoul dan pejabat pendapatan David Harris.
Demi memberi waktu bagi penyelesaian sengketa hukum di persidangan, pelaksanaan aturan resmi diundur dari jadwal awal 1 Januari 2027 menjadi 1 Juli 2027.
Bagi pemegang kripto di Illinois, penundaan jadwal memberi jeda sebelum hakim memutuskan apakah setiap perpindahan aset tetap dipotong pajak daerah.
Dilansir dari Cointelegraph.
Baca juga: Kalshi Dukung CFTC di Pengadilan - Tapi Kini Hadapi Ancaman Gugatan Soal Prosedur Kontrak
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
