Congressional Research Service (CRS) menerbitkan dokumen analisis bertajuk ‘Crypto and Bank-Permissible Activities’ pada 30 September 2026. Laporan lembaga riset publik itu mengidentifikasi 11 kategori aktivitas kripto yang bakal terbuka untuk perbankan dan credit union AS melalui pengesahan CLARITY Act versi Senat.
Daftar izin mencakup kewenangan underwriting dan dealing aset digital. Temuan CRS menunjukkan dua fungsi kelonggaran melampaui batas kewenangan bank AS ketika berhadapan dengan instrumen sekuritas konvensional yang sebanding. Senator Cynthia Lummis menilai rancangan legislasi membuka ruang bagi bank AS untuk membeli dan memegang Bitcoin langsung. Menurutnya, perluasan kewenangan institusional berpotensi mendorong harga jauh lebih tinggi.
Beda Pendekatan Senat dan DPR
Draf rumusan yang beredar di Senat dan DPR memperlihatkan dua corak kebijakan. Versi Senat membiarkan semua jenis organisasi perbankan beserta jaringan credit union untuk menjalankan seluruh aktivitas kripto terdaftar. Dokumen RUU menghapus sekat tradisional antara kategori operasional ‘business of banking’ dengan kegiatan yang diklasifikasikan sebagai ‘financial in nature’.
Sebaliknya, rumusan dari DPR membatasi pemakaian kripto maupun teknologi blockchain hanya pada aktivitas yang sudah mengantongi izin hukum. Mereka juga mewajibkan financial holding companies memindahkan urusan aset digital ke dalam anak perusahaan non-bank guna memisahkan eksposur langsung dari entitas utama.
Gagal di Pemungutan Suara
Pelonggaran aturan perbankan tertahan di meja persidangan. Pada 15 September lalu, anggota Senat AS menolak langkah cloture lewat komposisi tipis 49 berbanding 50 suara. Angka dukungan gagal mencapai batas ambang 60 suara mayoritas yang menjadi syarat untuk membuka tahap debat RUU.
Tujuh senator dari kubu Demokrat yang ikut menolak rancangan meredam spekulasi kegagalan RUU di tangan Kongres. Mereka menyebut hasil perhitungan hari itu bukan merupakan titik akhir bagi nasib legislasi. Kelompok penolak menegaskan komitmen mereka untuk tetap melanjutkan negosiasi dengan kubu pengusul.
Federal Reserve Eksekusi GENIUS Act
Di tengah mandeknya pembahasan CLARITY Act, Federal Reserve tetap menjalankan implementasi regulasi GENIUS Act yang sudah lebih dulu disahkan. Aturan mewajibkan seluruh stablecoin mendapat dukungan penuh dari cadangan aset likuid berisiko rendah seperti surat utang T-bills. Kerangka pelaksana mematok batas tenggat kepatuhan efektif pada 18 Januari 2027.
📌 Baca JugaSEC Buka Jalur Kustodi Mandiri Kripto untuk Manajer Investasi - Aturannya Turun Tepat Sebelum ‘Crypto Mom’ Mundur
Penerapan GENIUS Act ikut mengundang gelombang keberatan dari berbagai sisi industri keuangan. Delapan asosiasi perbankan sebelumnya meminta revisi pada pasal insentif stablecoin karena memuat struktur yang beroperasi mirip dengan bunga deposito. Bersamaan dengan itu, 17 jaksa agung negara bagian pimpinan Letitia James dari New York ikut menggugat landasan aturan itu. Kelompok penegak hukum regional memandang ketentuan baru melemahkan kapasitas negara bagian dalam menegakkan aturan sekuritas mereka sendiri.
Lanskap perbankan AS perlahan menyambut standar baru, meski ruang sidang Kongres masih berkutat pada urusan kompromi kewenangan.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Australia Tutup Era Toleransi Kripto - Sanksi Pidana dan Denda 10% Omset Berlaku Mulai 1 Oktober
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
