Hester Peirce memanfaatkan panggung terakhirnya sebagai komisioner Securities and Exchange Commission (SEC) untuk melempar sebuah usulan tajam soal privasi. Berbicara di ajang SIFMA’s 2026 Digital Assets Conference di New York pada 23 September 2026, ia meminta industri keuangan berhenti mengumpulkan terlalu banyak data nasabah hanya demi memenuhi aturan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML).
Menurut Peirce, kewajiban KYC dan AML yang berlaku saat ini memaksa lembaga keuangan terus menimbun data identitas serta riwayat transaksi nasabah. Praktik berulang ini melahirkan tumpukan data berlebih yang memicu risiko privasi. Lebih jauh, ia menilai infrastruktur pengawasan keuangan yang ada sekarang sudah menyerupai “panopticon” - sebuah sistem yang membuat pergerakan setiap orang diawasi tanpa henti. Ia mempertanyakan urgensi mengapa setiap entitas di industri harus mengumpulkan rincian data pribadi yang identik untuk nasabah yang sama.
Membuktikan Syarat Tanpa Serahkan Identitas
Sebagai jalan keluarnya, Peirce mengajukan peralihan sistem menuju kredensial berbasis atribut. Dalam rancangannya, seorang investor cukup membuktikan bahwa mereka memenuhi kriteria regulasi tertentu. Mereka hanya perlu mengonfirmasi batas usia minimum, kewarganegaraan, kualifikasi sebagai investor terakreditasi, atau sekadar membuktikan diri lolos dari penyaringan daftar sanksi. Semua validasi ini bisa dijalankan tanpa mengharuskan nasabah menyerahkan nama asli, alamat rumah, atau angka riil pendapatan mereka kepada platform transaksi.
Inovasi zero-knowledge proof menjadi kunci teknis yang memungkinkan gagasan itu berjalan. Kriptografi ini memungkinkan satu pihak membuktikan kebenaran sebuah pernyataan kepada pihak lain tanpa sedikit pun mengekspos data pribadi di balik pernyataan itu. Di ekosistem Web3, zero-knowledge proof lazim dipakai sebagai teknologi inti bagi berbagai jaringan blockchain yang mengutamakan privasi serta protokol keuangan desentralisasi (DeFi).
Celah Aturan Lama dan Solusi Pihak Ketiga
Peirce menyoroti bahwa kerangka hukum bagi pelaku pasar sebenarnya sudah memiliki ruang untuk menyederhanakan verifikasi. Aturan yang mengikat broker-dealer di Amerika Serikat saat ini sudah mengizinkan sebuah lembaga untuk mengandalkan verifikasi identitas dari institusi keuangan lain, meski batasannya masih ketat. Ia mendukung skema yang mendelegasikan urusan validasi pada pihak ketiga terpercaya, sehingga data sensitif publik tidak perlu berserakan di puluhan server pialang yang berbeda.
📌 Baca JugaBrasil Wajibkan Laporan Transfer Kripto $10.000 ke Dompet Mandiri - Aturan Dua Arah Mulai 1 Oktober
Perlu digarisbawahi bahwa pandangan ini berstatus murni sebagai proposal kebijakan pribadi dari Peirce. Rangkaian gagasan di atas belum mencerminkan perubahan resmi pada undang-undang KYC maupun AML di Amerika Serikat. Masa jabatan sang komisioner memang segera berakhir, tetapi proposalnya membuka ruang diskusi bahwa krisis privasi terpusat justru bisa diredam lewat instrumen bawaan kripto. Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
