Donald Trump terang-terangan membela proyek kripto keluarganya, World Liberty Financial (WLF), dalam wawancara program CBS News bersama Ross Douthat pada 8 November 2026. Presiden AS ini mengakui dirinya masih memegang status kepemilikan bersama (co-owner) di WLF. Namun, ia mengklaim anak-anaknya yang menjalankan seluruh kegiatan bisnis mandiri tanpa keterlibatan dirinya.
Pengakuan terbuka itu mengemuka saat garis pemisah antara peran kepala negara dan bisnis komersial keluarga Trump mulai diuji oleh aliran dana asing bernilai ratusan juta dolar.
Investasi Asing untuk 49 Persen Saham
Sorotan terhadap WLF memuncak menyusul masuknya kucuran modal $500 juta ke dalam perusahaan. Dana investasi itu datang dari entitas yang terhubung dengan Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, untuk mengambil alih 49% saham WLF.
Menanggapi sorotan mengenai transaksi modal dari entitas yang terhubung dengan pejabat UEA itu, Trump menegaskan dirinya tidak tahu-menahu perihal kesepakatan yang dibuat. Ia berkukuh urusan operasional bisnis dijalankan mandiri oleh anak-anaknya.
Di sektor perbankan, anak usaha WLF yakni WLTC Holdings sebelumnya telah mengantongi izin bersyarat dari Kantor Pengawas Mata Uang AS (OCC) pada 14 Agustus 2026. Izin dari regulator perbankan federal itu diberikan guna mengoperasikan penerbitan stablecoin USD1 sekaligus menyediakan layanan kustodi institusi.
Mengapa Menolak Lepas Kepemilikan
Keterlibatan langsung seorang presiden di entitas pemegang izin perbankan federal dan penerima modal asing memicu desakan agar Trump melakukan divestasi demi menghindari potensi konflik kepentingan.
Namun, Trump menampik tuntutan divestasi itu. Ia beralasan mayoritas aset pribadinya dikelola manajer investasi Wall Street dalam bentuk reksa dana indeks, sehingga ia tetap mempertahankan status kepemilikan bersamanya di WLF.
Panggilan Dokumen Jelang Januari 2027
Wawancara pembelaan diri Trump berlangsung pada momen politik yang krusial. Partai Demokrat berhasil merebut kendali mayoritas di DPR dan Senat AS dalam pemilu sela November 2026. Pergeseran kursi di Kongres ini membuka jalan bagi pengawasan ketat terhadap bisnis keluarga presiden.
📌 Baca JugaBinance Tutup Akun di Empat Negara Uni Eropa - Saldo Tertinggal Kena Potong Minimal 10 USDC Tiap Bulan
Rencana investigasi formal kini mulai disiapkan. Anggota DPR Robert Garcia, yang digadang-gadang memimpin Komite Pengawas DPR (House Oversight Committee), telah menyiapkan serangkaian investigasi terhadap struktur kepemilikan WLF.
Tekanan regulasi kian memanas setelah beredar kabar surat pemanggilan dari Senat. Lembaga perwakilan ini memberi tenggat waktu hingga awal Januari 2027 bagi entitas bisnis kripto terkait untuk menyerahkan dokumen transaksi mereka.
Bagi pelaku pasar kripto dan pengguna stablecoin USD1, awal Januari 2027 menjadi penanda penting: Kongres segera menguji apakah klaim ketidakterlibatan seorang presiden mampu bertahan di hadapan panggilan resmi dokumen transaksi.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Draf Aturan 401(k) Masuk Tahap Akhir di Gedung Putih - Peluang Aliran Dana $216 Miliar ke Kripto
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
