Pemerintah Yunani merilis draf rancangan undang-undang terbaru yang menetapkan pajak keuntungan modal (capital gains tax) sebesar 10% untuk setiap transaksi mata uang kripto. Draf aturan perpajakan ini menyertakan batas pembebasan pungutan khusus untuk keuntungan hingga 500 euro, yang bernilai sekitar $560 per tahun. Rancangan regulasi tingkat nasional sedang dipersiapkan untuk diajukan ke parlemen Yunani pada bulan November 2026, tepat setelah pemerintah merampungkan seluruh fase konsultasi publik dengan masyarakat dan pelaku industri.
Jauh di Bawah Tarif Jerman dan Prancis
Penerapan angka 10% menempatkan Yunani pada jajaran negara dengan tarif pajak kripto terendah di seluruh kawasan Uni Eropa. Keputusan Athena memosisikan mereka jauh di bawah negara-negara anggota Uni Eropa lain yang memiliki skala ekonomi besar. Jerman, Prancis, dan Italia saat ini diketahui telah memberlakukan atau tengah merencanakan penarikan pajak keuntungan modal kripto yang dipatok di atas level 25%.
Angka 10% itu memotong batas tarif yang sempat direncanakan oleh pemerintahan mereka sendiri. Pada bulan Juni 2026 lalu, pihak Kementerian Keuangan Yunani sempat mengusulkan draf pungutan pajak sebesar 15% dari transaksi aset digital, dengan batas pembebasan nominal yang dipertahankan sama. Perubahan sikap dari usulan awal menuju draf akhir memperlihatkan adanya penyesuaian angka definitif sebelum instrumen hukum itu masuk ke proses sidang di meja parlemen.
Pelaporan Identitas dan Kendala Proyeksi
Penyusunan regulasi nasional di Yunani berjalan paralel dengan penerapan arahan hukum DAC8 yang diterbitkan oleh Uni Eropa. Aturan tingkat benua itu mewajibkan seluruh penyedia layanan kripto, baik bursa maupun pengelola dompet, untuk mulai mengumpulkan data identitas lengkap dan riwayat transaksi harian dari para investor mereka terhitung mulai tahun 2026. Semua informasi pergerakan uang yang terekam sepanjang tahun akan diserahkan ke otoritas perpajakan masing-masing negara pada tahun 2027.
Meski kerangka pajaknya sudah disusun dengan angka pasti, otoritas Yunani mengakui mereka belum menetapkan target atau proyeksi penerimaan kas negara. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar basis investor lokal masih lebih memilih menggunakan bursa kripto luar negeri untuk berdagang ketimbang layanan domestik. Ketergantungan pada platform eksternal membuat pemerintah kesulitan memetakan total aktivitas perdagangan warga mereka, setidaknya sampai jaringan pelaporan DAC8 mulai bertukar data transaksi dengan otoritas perpajakan Yunani.
📌 Baca JugaRUU Kripto CLARITY Kurang 11 Suara di Senat - Kenapa Aturan Mandiri SEC Berisiko Digugat
Dilansir dari CoinDesk.
Baca juga: RUU Kripto CLARITY Kurang 11 Suara di Senat - Kenapa Aturan Mandiri SEC Berisiko Digugat
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
