Aparat kepolisian dari lima negara Eropa menyuarakan satu keluhan serupa saat berkumpul di sebuah konferensi penegakan hukum di Belanda pada Juni 2026: mereka kini kesulitan saat berusaha mendapatkan data pengguna dari Binance.
Kendala ini ternyata berakar dari kebijakan internal. Laporan terbaru New York Times mengungkap bahwa bursa kripto terbesar di dunia ini telah menerapkan aturan main yang baru sejak April 2025. Perubahan ini merombak total cara perusahaan menangani permintaan data identitas dari otoritas penegak hukum global.
Pada masa lalu, tim keamanan Binance bersedia bekerja langsung dengan pihak kepolisian lokal guna membekukan dompet kripto yang dicurigai menampung hasil kejahatan. Kini, jalur pintas itu sudah ditutup.
Jalur Birokrasi Lewat Timur Tengah
Otoritas penegak hukum internasional sekarang wajib mengalihkan seluruh permintaan data mereka melalui jalur diplomatik pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Binance mewajibkan prosedur ini karena mereka kini menjalankan entitas utamanya di bawah lisensi dan payung hukum Abu Dhabi Global Market.
Peralihan rute ini memaksa kepolisian dari berbagai negara untuk menggunakan skema Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT). Proses perjanjian hukum antarnegara ini memakan waktu jauh lebih lama ketimbang koordinasi keamanan langsung. Jalur darurat dan akses instan ke data nasabah kini hanya tersisa untuk segelintir kasus khusus, yakni investigasi konten seksual anak, jaringan terorisme, atau situasi yang melibatkan ancaman nyawa langsung.
Bagi para penyidik kriminal, kecepatan mengakses data digital adalah segalanya. Menunggu proses birokrasi lintas benua bisa membuat pelaku kejahatan keburu memindahkan asetnya. “Seberapa cepat Anda mendapat catatan menentukan hasil kasus Anda,” ungkap Alona Katz, asisten jaksa distrik Brooklyn.
Sinyal pelambatan akses ini sebetulnya sudah pernah mencuat. Laporan media The Information sebelumnya sempat membocorkan memo internal Departemen Kehakiman AS (DOJ). Dokumen itu mengingatkan para jaksa federal Amerika Serikat agar bersiap menghadapi situasi di mana Binance akan memberi bantuan yang lebih sedikit.
📌 Baca JugaAplikasi OKX Muncul Lagi di Google Play Korea - Tinggalkan Bybit yang Masih Terblokir Sejak 10 Juli
Bantahan dan Catatan Masa Lalu
Binance menolak keras anggapan bahwa mereka sengaja mempersulit atau menghalangi penyelidikan aparat. Juru bicara perusahaan membantah sentimen ini dengan menyebutkan bahwa metrik kerja sama mereka dengan kepolisian justru terus naik dari tahun ke tahun.
Meski begitu, rekam jejak hubungan Binance dengan aparat hukum diwarnai sejumlah kabar miring lain. Pada awal 2026, Wall Street Journal dan Fortune menuding manajemen bursa memecat karyawan divisi kepatuhan yang berupaya menyelidiki aliran transaksi terkait entitas Iran. Sama seperti isu keengganan membuka data, pihak Binance membantah laporan ini.
Pemusatan kendali operasi di bawah hukum UEA memang memberi pijakan lisensi yang solid bagi Binance. Namun di lapangan, aturan baru ini membangun dinding birokrasi berlapis yang memisahkan data berharga dari kejaran polisi di benua lain.
Dilansir dari CoinDesk.
Baca juga: Cara Membaca Candlestick untuk Pemula
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
