Pemerintah Amerika Serikat resmi menghentikan langkah pelacakan terhadap lalu lintas kripto di luar bursa. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) memutuskan untuk menarik dua proposal aturan pengawasan yang selama bertahun-tahun sekadar menggantung tanpa kepastian. Penarikan draf aturan ini berlaku efektif mulai Minggu, 5 Oktober 2026, membebaskan pengguna dompet kripto pribadi serta layanan pencampur koin dari ancaman pemantauan ketat yang dirancang oleh rezim sebelumnya.
Aturan pertama yang dibuang merupakan proposal peninggalan bulan Desember 2020, tepat pada era pertama pemerintahan Trump. Aturan ini sejak awal menargetkan kewajiban bagi bank dan berbagai entitas layanan uang. Jika sampai disahkan, lembaga-lembaga ini wajib melapor ke pemerintah federal setiap kali ada nasabah yang mengirimkan aset kripto senilai lebih dari $10.000 ke sebuah dompet pribadi, yang juga dikenal sebagai unhosted wallet. Aturan ambang batas nominal $10.000 ini bahkan dirancang mencakup kumpulan transaksi kecil yang terakumulasi dalam waktu 24 jam berturut-turut.
Beban Pengumpulan Data Pelanggan
Dampak dari proposal tahun 2020 itu merambat jauh lebih panjang dari sekadar laporan angka dolar. FinCEN pada saat itu merancang aturan yang memaksa penyedia layanan keuangan untuk mengumpulkan data lengkap tentang nasabah pengirim, sekaligus mengidentifikasi dompet di sisi penerima transfer. Sebagai konteks, unhosted wallet beroperasi murni sebagai dompet digital tempat individu memegang kendali penuh atas kunci privat mereka, tanpa perlu menyerahkan pengelolaan aset kepada entitas pihak ketiga seperti bursa sentral atau bank konvensional.
Menyusul aturan dompet pribadi, proposal kedua yang ikut kandas adalah draf aturan dari tahun 2023. Proposal ini mencoba mengklasifikasikan transaksi layanan crypto mixing sebagai kategori utama kekhawatiran pencucian uang. Status klasifikasi berat ini nantinya akan membuka jalur bagi pemerintah untuk memaksakan berbagai persyaratan pelaporan tambahan bagi institusi keuangan mana pun yang terdeteksi menanganinya.
Bagian dari Agenda Deregulasi
Faktanya, kedua draf regulasi kontroversial ini belum pernah benar-benar berlaku. Keduanya tertahan di tahap proposal selama bertahun-tahun, meskipun sudah memancing masuknya ribuan komentar dari publik kripto yang memprotes keras. Dalam pengumuman resminya, FinCEN menyatakan bahwa keputusan membatalkan dua aturan ini sejalan dengan agenda deregulasi yang didorong oleh administrasi Trump saat ini. Mereka menyebut langkah ini sebagai upaya menyusun kerangka aturan aset digital yang lebih tepat guna.
Keputusan penghentian pelacakan dompet pribadi ini sebelumnya sudah terkonfirmasi melalui rilis awal. Namun, pemaparan detail dari CoinDesk kini memperjelas konteks sejarah dan besarnya jangkauan beban pelaporan yang batal diterapkan. Dengan dihapusnya dua rancangan aturan ini, para pemilik kripto yang memilih menjaga asetnya sendiri kini tidak lagi menghadapi risiko penyedotan data berlapis dari lembaga keuangan.
📌 Baca JugaRain Nekat Minta Izin Bank Federal Khusus Stablecoin - Padahal Pemberi Izinnya Sedang Digugat Bank Komunitas
Dilansir dari CoinDesk.
Baca juga: Zcash Bayar Pelobi $750.000 untuk Masuk Washington - Misi Pertahankan Koin Privasi Dimulai
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
