Irlandia melangkah lebih jauh dalam mengatur lanskap aset digitalnya dengan menerbitkan strategi anti-pencucian uang (AML) nasional pertama mereka pada Kamis, 14 Agustus 2026. Strategi yang diproyeksikan berlaku hingga tahun 2030 ini membawa sejumlah kewajiban baru bagi pelaku industri, salah satunya penerapan pemeriksaan tambahan untuk setiap transfer dana yang melibatkan wallet kripto pribadi yang beroperasi di luar payung perusahaan teregulasi.
Fokus pada wallet mandiri ini dibarengi dengan tuntutan due diligence yang lebih ketat ketika perusahaan kripto lokal bertransaksi atau menjalin kerja sama dengan entitas dari luar negeri. Tรกnaiste sekaligus Menteri Keuangan Irlandia, Simon Harris, menyoroti pentingnya langkah ini dengan satu pernyataan tegas: “Irlandia tidak akan jadi tempat aman mencuci hasil kejahatan.”
Langkah yang Lebih Cepat dari Eropa
Manuver Irlandia ini sejalan dengan penerapan aturan Transfer of Funds Regulation (TFR) tingkat Uni Eropa yang sebagian besar elemennya sudah dijalankan. Elemen tersisa dari regulasi ini kini diimplementasikan sebagai kewajiban baru bagi penyedia layanan aset kripto (CASP) di wilayah Irlandia.
Satu hal yang menonjol adalah keputusan Irlandia membatasi masa transisi bagi pelaku industri. Negara ini hanya memberikan jendela grandfathering selama 12 bulan yang akan ditutup pada akhir Desember 2025. Batas waktu ini lebih ketat dari kelonggaran 18 bulan yang sebenarnya diizinkan oleh regulasi tingkat Uni Eropa.
Lewat strategi ini, Irlandia resmi mentransposisikan standar travel rule dari Financial Action Task Force (FATF). Aturan ini memaksa setiap transaksi kripto menyertakan informasi identitas pihak pengirim (originator) sekaligus pihak penerima (beneficiary). Kebijakan ini mengukuhkan fondasi AML Eropa yang melarang setiap CASP menyediakan atau memelihara akun kripto anonim, sebuah standar yang akan diawasi di bawah otoritas AMLA Frankfurt mulai Juli 2027.
Efek Domino Pengetatan Aturan Kripto
Langkah Irlandia terjadi di tengah gelombang besar pengetatan regulasi kripto di kawasan Eropa dan sekitarnya. Regulasi payung MiCA telah berlaku penuh di seluruh negara anggota Uni Eropa sejak 1 Juli 2026, dan Brussels sudah bersiap untuk membuka ulang pedoman itu pada tahun 2027 demi memperluas cakupan aturan ke penerbit stablecoin non-EU.
๐ Baca JugaCEO Citigroup Dukung CLARITY Act - Tapi Cemaskan Potensi Eksodus Deposito Bank $6 Triliun
Inggris turut membenahi kerangka pengawasannya dengan merombak rezim yang ada. HM Treasury baru saja menerbitkan draf yang menurunkan batas notifikasi wajib untuk perubahan kendali (change-of-control) di perusahaan dari level 25% menjadi sekecil 10%.
Di tingkat global, standar FATF versi Juli 2026 menegaskan bahwa platform keuangan desentralisasi (DeFi) yang memiliki pihak pengendali teridentifikasi sudah masuk ke dalam jangkauan aturan. Platform seperti ini wajib diawasi dengan standar yang sama layaknya firma keuangan konvensional. Kendati pedomannya sudah diterbitkan, implementasinya di lapangan masih berjalan lambat, mengingat 93% yurisdiksi di seluruh dunia belum menerapkan standar FATF ini ke dalam hukum lokal mereka.
Dilansir dari Decrypt.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
