Satu bulan menuju 3 November 2026, agenda regulasi kripto Amerika Serikat berpindah ke kotak suara. Pemilu midterm kali ini menempatkan kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat Amerika Serikat di garis depan. Berdasarkan jajak pendapat per 2 Oktober 2026, Partai Demokrat memiliki proyeksi kuat untuk merebut kembali kursi mayoritas di DPR, sementara persaingan di Senat tertahan di posisi imbang 50-50.
Pasar taruhan menyajikan perhitungan yang berbeda. Dua platform prediksi, Kalshi dan Polymarket, sama-sama menempatkan proyeksi mereka pada skenario Demokrat mengambil alih kendali di DPR maupun Senat. Siapa pun yang memenangkan mayoritas di Kongres berikutnya akan memegang kewenangan menentukan arah aturan aset digital Amerika Serikat untuk tahun-tahun mendatang.
Dana $33 Juta Melawan Satu Kursi Senator
Industri kripto menyadari gentingnya komposisi politik itu dan mulai mengeluarkan dana kampanye. Fairshake Super PAC, komite aksi politik yang mendapat dana dari pemain utama industri, mengumumkan pengeluaran $30 juta khusus untuk melawan Senator Sherrod Brown. Penolakan itu mendapat dukungan dari Digital Freedom Fund bentukan Winklevoss bersaudara, yang ikut memberikan dana $3 juta demi mengalahkan senator yang sama.
Fokus industri tampak tajam, walau Fairshake menegaskan mereka tidak memiliki rencana pengeluaran iklan tambahan yang akan diumumkan saat ini. Industri mengambil sikap agresif karena menyimpan kekhawatiran terhadap potensi terpilihnya Kongres yang didominasi Demokrat. Kekhawatiran utamanya berpusat pada kemungkinan kepemimpinan Demokrat menerbitkan surat panggilan (subpoena) kepada perusahaan-perusahaan kripto terkait urusan bisnis kripto milik Donald Trump.
Kegagalan Clarity Act dan RUU Pajak
Sikap berhati-hati industri berawal dari kebuntuan legislasi bulan lalu. Undang-undang Clarity Act gagal lolos di Senat melalui perhitungan suara 50-44. Kegagalan persetujuan ini resmi memindahkan seluruh beban pembentukan regulasi kripto federal kepada anggota Kongres baru yang akan bertugas setelah bulan November.
Meski begitu, aturan pajak kripto mendapat jalan yang lebih mudah di tingkat komite. Komite Ways and Means DPR meloloskan rancangan undang-undang pajak kripto bulan lalu berkat dukungan dari kedua partai. Mengikuti kesepakatan bipartisan itu, Senator Steve Daines juga mengajukan draf aturan pajak kripto serupa ke meja Senat.
📌 Baca JugaClarity Act Kandas dengan 50 Penolakan - Tapi Kesepakatan Kripto Tetap Cetak Rekor $9,7 Miliar
Kongres Menjadi Penentu Anggaran Regulator
Lembaga pengawas keuangan seperti Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), Kantor Pengawas Mata Uang (OCC), serta Departemen Keuangan bersiap merumuskan kerangka kerja tahun depan. Mereka memiliki jadwal untuk menulis regulasi teknis bagi industri.
Walau regulator menyiapkan aturan, kewenangan lembaga pengawas ini bergantung pada parlemen. Kongres baru yang terpilih pada pemilu midterm berhak menentukan seberapa ketat tingkat pengawasan dan mengalokasikan anggaran bagi para regulator. Anggota parlemen memegang keputusan akhir soal ruang gerak pengawas pasar. Dilansir dari CoinDesk.
Baca juga: Riset Kongres Rinci 11 Izin Kripto Bank AS - Tapi 50 Suara Senat Masih Menahan Aturannya
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
