Senator Thom Tillis dari Partai Republik dan Ruben Gallego dari Demokrat resmi mengirimkan draf revisi aturan etika untuk CLARITY Act ke Gedung Putih. Dokumen ini membawa satu perubahan penegakan hukum: wewenang larangan penerbitan token bagi pejabat federal kini dipindah dari Jaksa Agung Amerika Serikat ke tangan otoritas masing-masing negara bagian.
Langkah lintas partai ini dirancang spesifik untuk menarik simpati kubu Demokrat. Selama ini, sejumlah politisi Demokrat menolak rancangan undang-undang (RUU) itu karena khawatir munculnya konflik kepentingan yang melibatkan Trump di level penegakan hukum federal. Gallego sebelumnya sudah menyuarakan syarat keras bahwa urusan aturan etika, perlindungan konsumen, pencegahan keuangan ilegal, dan penanganan konflik kepentingan harus diperkuat sebelum rancangan aturan kripto ini bisa melaju.
Matematika Kursi yang Memaksa Kompromi
Di atas kertas, Partai Republik memegang mayoritas efektif 52-47 di Senat saat ini, menyusul absennya Senator Mitch McConnell karena sakit. Tapi aturan prosedural Senat mengharuskan hadirnya minimal 60 suara agar sebuah legislasi bisa lolos. Kesenjangan angka inilah yang membuat Tillis dan kubu Republik tak punya opsi selain menelan kompromi, mengakomodasi tuntutan Gallego, dan mencari delapan suara tambahan dari seberang lorong partai.
Sebelum dibawa ke Senat, CLARITY Act yang bernama resmi H.R. 3633 punya jejak mayoritas yang solid di kamar legislatif sebelahnya. RUU ini sudah menembus persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat pemungutan suara 294-134 pada Juli 2025. Peraturan ini menetapkan peta taksonomi aset digital Amerika Serikat menjadi tiga kategori terpisah: komoditas digital yang masuk ke pengawasan CFTC, kontrak investasi untuk wilayah SEC, dan stablecoin pembayaran yang diikat lewat ketentuan GENIUS Act.
Bagi para investor, lolosnya RUU ini akan menghapus wilayah abu-abu. Aset kripto lapis atas seperti Bitcoin, Ether, XRP, SOL, dan DOGE sudah dipaku ke dalam klausul grandfather sebagai komoditas digital. Klasifikasi legal ini akan otomatis berlaku pada kelima aset itu begitu RUU resmi mendapat tanda tangan pengesahan.
📌 Baca JugaRusia Cap Pavel Durov Teroris Gara-Gara Tolak Sensor - Kini Sang Pendiri Dikepung Hukum di Tiga Benua
Jendela Sempit Sebelum Reses Parlemen
Tantangan terbesar bagi CLARITY Act kini berganti wujud dari debat substansi menjadi hitungan kalender. Kalender kerja Senat menjadwalkan masa reses selama satu bulan penuh tepat setelah tanggal 7 Agustus terlewati. Jendela waktu yang tersisa hari ini terlampau sempit untuk menuntaskan revisi etika, membawanya ke lantai paripurna, dan merampungkan pemungutan suara akhir.
Jeda satu bulan punya risiko mendinginkan tensi kesepakatan. Dinamika Capitol Hill rentan bergeser arah, dan momentum kompromi lintas partai antara Tillis dan Gallego bisa saja menguap. Hari-hari hingga 7 Agustus bakal menjadi penentu apakah pengalihan wewenang etika ke negara bagian ini ampuh membujuk delapan senator Demokrat untuk menyeberang, atau membiarkan kerangka regulasi kripto yang sudah matang ini tertahan di ambang pintu.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
