Di saat yang sama Presiden AS Donald Trump memperkuat dukungan untuk kerangka stablecoin bersama Inggris-AS, sekelompok pihak yang seharusnya paling diuntungkan justru berbalik melawan: bank-bank besar Amerika. Perlawanan ini muncul persis saat Senat AS mengebut pengesahan CLARITY Act, RUU yang oleh Trump dikaitkan langsung dengan ambisinya menjadikan AS ‘ibu kota kripto dunia’.
Kabar ini pecah lewat cuitan akun @WatcherGuru yang punya 4,46 juta pengikut: ‘US and UK announce joint plan to support cross-border tokenized assets and crypto stablecoins’. Dalam hitungan jam, tweet itu mengumpulkan lebih dari 6.000 like dan 900-an retweet, memicu perbincangan global soal apa sebenarnya isi kesepakatan ini.
Apa yang Sebenarnya Disepakati Dua Negara
Pernyataan bersama dirilis lewat Transatlantic Taskforce for Markets of the Future, gugus tugas yang dibentuk sejak September 2025. Intinya: Inggris dan AS sepakat bahwa stablecoin yang diatur dengan benar bisa memperbaiki pembayaran lintas-negara, infrastruktur pasar keuangan, dan kompetisi.
Detail teknisnya cukup ketat. Stablecoin yang dipakai sebagai alat pembayaran wajib didukung penuh 1:1 oleh aset cadangan likuid berkualitas tinggi. Penerbitnya harus memisahkan aset cadangan dari dana perusahaan, menjaga pengaturan custody yang jelas, dan menyediakan penukaran tepat waktu bagi pemegang token. Bahkan ada janji perlindungan saat skenario terburuk: bila penerbit bangkrut atau direstrukturisasi, pemegang stablecoin di kedua negara dijanjikan klaim hukum atas aset cadangan yang lebih didahulukan dibanding kreditur lain.
Kenapa Bank Justru Ketakutan
Di sinilah letak dramanya. Alih-alih menyambut, kelompok perbankan besar makin keras mengkritik bahasa RUU soal stablecoin. Kekhawatiran mereka sederhana tapi mendasar: aturan ini bisa mendorong nasabah memindahkan dana dari rekening bank ke stablecoin. Kalau itu terjadi massal, likuiditas bank komunitas dan bank regional yang bergantung pada deposit nasabah untuk menyalurkan kredit bisa tergerus.
📌 Baca JugaRegulator yang Bakal Mengawasi Kripto $2,2 Triliun Ini Cuma Punya Satu Orang di Kursinya - dan Anehnya Malah Makin Gesit
Bank-bank pun menuntut lawmakers memperketat bahasa RUU dan menambah pengaman sebelum CLARITY Act dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara itu RUU tersebut sendiri masih diperdebatkan di banyak titik - mulai dari struktur pasar, pengawasan stablecoin, hingga aturan etika bagi pejabat terpilih.
Dua Sinyal yang Saling Bertolak Belakang
Yang membuat momen ini layak diikuti adalah tarik-menarik dua kekuatan besar dalam waktu bersamaan. Di satu sisi, dua ekonomi terbesar dunia Barat sepakat memberi stablecoin jalur legal yang jelas - sesuatu yang selama bertahun-tahun didambakan industri kripto. Di sisi lain, sektor perbankan tradisional yang punya bobot lobi luar biasa besar sedang berusaha memasang rem. Kesepakatan UK-AS memang tidak langsung menjawab kekhawatiran bank, tapi menekankan cadangan penuh dan kejelasan hukum sebagai jaminannya. Bagi siapa pun yang memegang atau memakai stablecoin, arah kompromi antara dua kubu inilah yang akan menentukan seperti apa aturan mainnya beberapa bulan ke depan.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
