China resmi menyerukan pembangunan jaringan blockchain nasional sebagai bagian dari strategi ekonomi negara. Akun @WatcherGuru di X membagikan kabar dokumen kebijakan bertanggal 9 Oktober itu kepada 4,9 juta pengikutnya. Pemerintah menegaskan niat mengintegrasikan teknologi buku besar terdistribusi langsung ke dalam sistem keuangan dan administrasi digital negara.
Namun, dokumen kebijakan itu sama sekali tidak menyebut mata uang kripto. Tidak ada nama Bitcoin, Ethereum, maupun token spekulatif lain di seluruh lembaran resmi. Sikap ini memperjelas garis pemisah kebijakan Beijing: merangkul teknologinya sembari membuang instrumen koinnya.
Kenapa Beijing Memilih Jalur Terizin
Langkah ini menandai dorongan kuat Beijing ke arah blockchain terpusat dan berizin (permissioned blockchain). Model pilihan China beroperasi di bawah pengawasan langsung otoritas negara, berbeda dari jaringan publik terbuka yang menolak kendali regulasi. Sistem berizin dirancang melayani efisiensi ekonomi domestik, pencatatan data pemerintahan, serta percepatan layanan digital tanpa risiko volatilitas pasar.
Sejak 2021, China telah melarang total aktivitas perdagangan kripto di seluruh wilayahnya. Aturan keras itu menutup akses bursa aset digital dan menghentikan operasional penambangan koin, tetapi Beijing tidak pernah menyetop agenda riset teknologi buku besar.
Selama masa larangan, otoritas memusatkan perhatian pada pengembangan yuan digital (e-CNY) dan memperluas implementasi blockchain berizin untuk kebutuhan instansi publik. Yuan digital berfungsi sebagai alat pembayaran resmi yang diawasi langsung oleh otoritas, sementara jaringan berizin menjadi fondasi pertukaran data antar-lembaga. Keduanya kini diarahkan membentuk ekosistem terpadu di bawah kerangka jaringan nasional.
Batas Tegas Terhadap Kripto Publik
Pemerintah China memilih membangun infrastruktur digital alternatif yang terkontrol negara, bukan membuka diri pada blockchain publik. Beijing ingin memetik manfaat verifikasi data dan efisiensi rantai blok tanpa membagi kendali moneter kepada validator anonim atau mekanisme konsensus pasar bebas.
Bagi pelaku pasar kripto global yang berharap Beijing melunakkan aturan aset digital, dokumen resmi 9 Oktober ini memberi kepastian tegas: larangan perdagangan tetap berlaku penuh. Dukungan China terhadap teknologi blockchain bukan tanda diterimanya mata uang kripto. Pemerintah China memilih jalurnya sendiri - tertutup, berizin, dan berada mutlak di bawah kendali komando pusat.
📌 Baca JugaChina Resmikan Jaringan Blockchain Nasional Lewat Dokumen 9 Oktober - Tapi Sama Sekali Tidak Menyebut Kripto
Dilansir dari @WatcherGuru di X.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Sebelumnya: China Resmikan Jaringan Blockchain Nasional Lewat Dokumen 9 Oktober - Tapi Sama Sekali Tidak Menyebut Kripto
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
