Komite Sentral Partai Komunis China dan Dewan Negara menerbitkan dokumen kebijakan resmi yang memuat 19 langkah pengembangan industri teknologi pada 9 Oktober 2026 lewat Xinhua News Agency. Dokumen ini membawa satu mandat spesifik: pembentukan jaringan blockchain nasional.
Pemerintah meletakkan pembentukan jaringan blockchain ini bersamaan dengan rancangan jaringan komputasi nasional terintegrasi. Tujuannya menyambungkan ekonomi riil dengan ekonomi digital, memfasilitasi peningkatan sektor manufaktur, dan menopang infrastruktur data nasional. Dokumen ini juga menyerukan penyusunan aturan kepemilikan dan perdagangan data, perbaikan infrastruktur data secara menyeluruh, serta peluncuran proyek percontohan yang menjadikan data sebagai sumber daya ekonomi.
Infrastruktur Negara, Bukan Ranah Privat
Langkah 9 Oktober ini mengukuhkan posisi blockchain sebagai infrastruktur negara. China memisahkan teknologi ini sepenuhnya dari ranah privat, apalagi mata uang kripto. Sepanjang teks kebijakan, Bitcoin maupun aset kripto lain tidak disinggung sama sekali. Dokumen murni menyoroti jaringan blockchain tertutup dan penguatan infrastruktur digital milik pemerintah. Rencana kerja ini juga menginstruksikan dukungan perluasan untuk program East Data, West Computing serta berbagai proyek internet industrial.
Rekam Jejak Persiapan Sepanjang 2026
Sebelum pedoman resmi partai turun, lembaga pemerintah sudah meratakan jalan lewat serangkaian aturan di tingkat teknis. Pada April 2026, Administrasi Perpajakan Negara dan regulator keuangan nasional mulai mendorong pembagian data pajak berbasis blockchain untuk memfasilitasi pinjaman bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Empat bulan kemudian pada Agustus 2026, pemerintah Provinsi Guangdong menyusun rancangan rencana zona perdagangan bebas periode 2026-2030 yang memuat uji coba yuan digital lintas batas. Pada bulan yang sama, bank sentral China (PBOC) menambah 8 operator bank baru ke dalam jaringan yuan digital, sehingga total partisipan naik dari 22 menjadi 30 operator.
Kontrol Ketat di Luar Daratan Utama
Di luar persiapan infrastruktur domestik, pemerintah memperketat pengawasan terhadap aset token. Lewat regulasi terpisah pada Februari 2026, PBOC dan Komisi Pengatur Sekuritas China (CSRC) memperluas yurisdiksi mereka hingga mencakup stablecoin dan aset berbasis token. Aturan itu menetapkan bahwa penerbitan stablecoin berdenominasi yuan di luar negeri memerlukan otorisasi resmi dari lembaga terkait.
📌 Baca JugaRobinhood Chain Tembus 10 Besar TVL - Kini Uji Coba Jalur Bebas Hambatan Berbayar ala Wall Street
Arah kebijakan China semakin terang: teknologi blockchain memiliki posisi sentral dalam struktur ekonomi negara, tetapi implementasinya beroperasi murni di bawah kendali penuh pemerintah, terlepas dari narasi pasar kripto publik.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
