Para pelaku industri kripto mendapat ruang bernapas di negara bagian Illinois. Pemerintah daerah akhirnya menyetujui penundaan enam bulan atas pemberlakuan pajak transaksi kripto 0,2%, menggeser tenggat pelaksanaannya dari 1 Januari 2027 menjadi 1 Juli 2027. Kesepakatan krusial ini tercapai setelah perwakilan Digital Chamber dan Illinois Blockchain Association turun tangan berunding dengan para pejabat birokrasi setempat. Dokumen permintaan penundaan bersama langsung diajukan ke pengadilan wilayah Sangamon County pada hari Kamis pagi untuk mendapat persetujuan formal dari hakim yang bertugas.
Regulasi pajak daerah yang disahkan pada Juni 2026 lalu memicu protes keras karena langsung membidik perusahaan dengan tingkat penerimaan melebihi $100.000. Aturan baru itu mewajibkan pungutan sebesar 0,2% dari nilai setiap aktivitas transaksi pengguna, mencakup juga penerimaan aset yang murni ditujukan untuk fungsi penyimpanan atau kustodi. Menghadapi aturan sapu jagat yang dinilai merugikan, kelompok advokasi kripto melayangkan gugatan resmi ke pengadilan negara bagian pada 9 September lalu guna meminta penghentian sementara sebelum regulasi sempat dijalankan.
Membawa Aturan Federal ke Meja Hijau
Keputusan menunda jadwal awal memberi ruang bagi pertempuran hukum yang jauh lebih esensial. Dengan mundurnya tenggat pelaksanaan pajak, kedua belah pihak kini bisa memusatkan perhatian penuh pada pokok perkara. Pengadilan akan berfokus memperdebatkan isu hukum seputar konstitusionalitas dan keberlakuan Digital Asset Tax Act, ketimbang menghabiskan sumber daya untuk meributkan permohonan injungsi sementara di tahap awal persidangan.
Kubu industri kripto masuk ke ruang sidang dengan membawa argumen hukum yang terstruktur. Mereka mempersoalkan validitas pajak di bawah payung hukum negara bagian dan berani mengklaim rancangan itu inkonstitusional. Senjata utama para pelapor bertumpu pada Internet Tax Freedom Act - sebuah hukum federal yang mengatur ruang digital. Industri berargumen aturan federal ini sudah lebih dulu berlaku, sehingga menganulir wewenang pemerintah daerah untuk mengenakan pungutan baru pada aktivitas digital sejenis.
“Kami senang Illinois setuju menunda implementasi,” papar CEO Digital Chamber, Cody Carbone, saat merespons kesepakatan penundaan jadwal. Namun ia memastikan perlawanan industri belum selesai hanya karena mereka mendapat tambahan waktu persiapan. “Sambil kami terus mencabut pajak ini secara permanen lewat pengadilan.”
Pertaruhan Bagi Seluruh Entitas Kripto
Kelonggaran waktu hingga pertengahan tahun 2027 belum membatalkan aturan perpajakan itu. Mengingat sifat pajak ini yang tidak pandang bulu terhadap posisi untung-rugi trader, bursa kripto yang melayani warga Illinois tetap harus mempersiapkan skenario kepatuhan terburuk jika hakim memutuskan berpihak pada otoritas pajak negara bagian.
📌 Baca JugaEU Bidik Minecraft dan Valorant soal Taktik Mata Uang Virtual - Kripto Justru Lolos dari Jerat
Beban tambahan 0,2% pada setiap pergerakan dan penyimpanan aset berisiko menekan likuiditas pasar lokal. Putusan akhir pengadilan Sangamon County nanti patut dipantau ketat oleh pelaku pasar, mengingat arah putusan dari hakim berpotensi menjadi preseden bagi negara bagian lain yang diam-diam juga sedang mencari landasan hukum untuk memajaki volume perdagangan aset digital di wilayah mereka.
Dilansir dari CoinDesk.
Sebelumnya: Magic Eden Kebobolan $2,8 Juta - Tapi Respons Darurat Tim Amankan Aset Senilai $5,7 Juta
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
