Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra menegaskan kembali posisi bank sentral yang memilih hati-hati terhadap aset kripto privat. Berbicara di ajang Kautilya Economic Conclave, New Delhi pada 3 Oktober 2026, Malhotra menyoroti risiko nyata kripto terhadap kedaulatan moneter, efektivitas kebijakan moneter, dan stabilitas aliran modal lintas batas India. Namun, sikap waspada regulator tidak berarti mereka menolak teknologi di baliknya. RBI justru terang-terangan mendukung penggunaan teknologi distributed ledger (DLT) dan tokenisasi untuk mendongkrak efisiensi sistem keuangan nasional.
Dua Arah yang Berlawanan
Pemisahan tegas antara penolakan aset kripto privat dan penerimaan teknologi blockchain semakin nyata lewat langkah regulator pasar modal India (SEBI). Pada 10 September lalu, SEBI meluncurkan program pilot Demat 2.0 yang dikhususkan untuk instrumen obligasi korporat berbasis token. Jaringan DLT dimanfaatkan untuk mencatat kepemilikan aset secara permanen, sementara proses penyelesaian transaksinya murni menggunakan CBDC grosir. Hasil uji coba mencatat transaksi obligasi tokenisasi perdana yang diselesaikan dengan rupiah digital senilai ₹1.025 crore. Transaksi institusional itu mencakup tiga penerbitan terpisah: REC sebesar ₹500 crore, Larsen & Toubro senilai ₹500 crore, dan lembaga IIFL di angka ₹25 crore.
Perluasan CBDC hingga ke Tingkat Ritel
Di luar sektor grosir, India agresif mendorong adopsi rupiah digital ke tangan masyarakat umum. Sejak 14 Agustus, program CBDC ritel mulai diuji coba secara langsung untuk mendistribusikan transfer manfaat pemerintah di wilayah Chandigarh serta Dadra dan Nagar Haveli. Ambisi India juga tidak berhenti di dalam negeri. Pada bulan September, pemerintah India dan Rusia mulai menggelar diskusi untuk membangun infrastruktur penyelesaian perdagangan bilateral yang seluruhnya berbasis CBDC. Ekspansi moneter itu melengkapi jangkauan sistem pembayaran UPI India yang kini sudah beroperasi penuh di wilayah Singapura, Prancis, Uni Emirat Arab, Nepal, dan Mauritius.
Masa Depan Kripto Privat Masih Menggantung
Meski inovasi buku besar terdistribusi diadopsi penuh oleh lembaga negara, nasib para pedagang kripto independen justru tertekan. Sebuah dokumen internal pemerintah dari bulan Juli mengungkap bahwa RBI mulai condong memilih opsi pelarangan penuh untuk peredaran kripto privat dan stablecoin. Walau hingga 4 Oktober 2026 belum ada larangan komprehensif yang diresmikan, ruang gerak pelaku industri semakin menyempit. Perdagangan kripto di India saat ini hanya bisa berlanjut di bawah rezim aturan pajak yang ketat dan payung hukum anti pencucian uang (AML). Sebagai syarat mutlak operasi, seluruh penyedia layanan aset digital virtual (VASP) wajib terdaftar di Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) sejak Maret 2023. Pesannya sudah jelas: negara mengambil teknologinya, tapi membatasi peredarannya. Dilansir dari crypto.news.
📌 Baca JugaPemilu Presiden Brasil Hari Ini Tentukan Nasib Aturan Kripto - Pasar Prediksi Jagokan Bolsonaro
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
