Usulan aturan kontrol devisa baru di Afrika Selatan berdampak seketika. Perusahaan kripto lokal menahan setidaknya tiga kesepakatan bisnis senilai total R2,2 miliar akibat ancaman regulasi terhadap aktivitas transaksi lintas batas aset digital.
Penundaan kesepakatan melibatkan berbagai tingkatan pendanaan. Transaksi yang mandek mencakup kucuran investasi dari perusahaan private equity, pendanaan untuk mendukung pembentukan modal usaha kecil, hingga layanan manajemen treasury korporat.
Langkah penahanan modal bermula dari dokumen kerangka regulasi yang diterbitkan National Treasury pada bulan April lalu. Regulator berupaya membawa aset kripto ke dalam sistem aliran modal yang dibangun di sekitar Currency and Exchanges Act - undang-undang yang usianya sudah hampir sembilan dekade. Aturan lama ini diterapkan meski pemerintah Afrika Selatan tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah.
Jalur Utama Transaksi Lintas Batas
Pengetatan yurisdiksi turun di pasar kripto terbesar kedua di Afrika. Perusahaan multinasional dan entitas bisnis lokal semakin mengandalkan stablecoin, terutama USDT Tether, untuk memindahkan dana antar operasi regional di benua tersebut.
Aset digital melayani kebutuhan krusial perpindahan modal korporasi. USDT difungsikan untuk kelancaran proses repatriasi keuntungan hingga penerimaan dividen dari anak perusahaan di pasar Afrika yang memiliki keterbatasan akses ke mata uang keras.
Data bank sentral setempat memperlihatkan tingginya ketergantungan korporat. Transaksi USDT onchain di tiga bursa kripto berlisensi terbesar negara itu mendekati angka R27 miliar dalam periode setahun hingga bulan April.
📌 Baca JugaX Gugat 6 Akun Influencer Bitcoin di London - Bukti Balasan 11 Detik Demi Raup £207.384
Risiko Berpindah ke Saluran Informal
Benturan antara jaringan transaksi kripto dan aturan warisan masa lalu memicu teguran dari pelaku pasar. Peserta industri memperingatkan bahwa pemaksaan kerangka yang diusulkan berpotensi meleset dari tujuan pengawasan. Regulasi ketat justru bisa mendorong sebagian aktivitas aset digital lari ke luar negeri atau masuk ke saluran informal.
Penolakan industri kini mengerucut pada persiapan perlawanan. Beberapa eksekutif perusahaan menyatakan tengah mempertimbangkan tindakan hukum jika aturan kontrol devisa diadopsi tanpa perubahan yang signifikan.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Bastion Kantongi Izin Bank Federal AS - Tapi Entitas Baru Ini Dilarang Terima Deposito
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
