Rusia resmi menyematkan status “teroris” kepada pendiri Telegram, Pavel Durov. Penetapan ini dijatuhkan setelah Durov menolak tuntutan pemerintah Rusia untuk memasang sistem pengawasan massal dan menerapkan sensor ketat di dalam platform Telegram. Menghadapi larangan mempublikasikan informasi di internet dari negaranya sendiri, Durov memilih membalas lewat akun Telegram miliknya. Ia menanggapi larangan itu dengan menyindir otoritas Rusia yang ia nilai bingung tentang siapa yang sebenarnya berhak melarang siapa dari jaringan internet.
Penetapan status teroris ini berakar dari investigasi kriminal yang sudah diluncurkan Rusia sejak Februari lalu. Dalam investigasinya, regulator Rusia menuduh Telegram membiarkan hampir 155.000 channel, chat, dan bot tetap online tanpa pemblokiran. Otoritas Rusia mengklaim ratusan ribu ruang obrolan itu jelas-jelas melanggar hukum negara terkait ekstremisme, terorisme, perdagangan narkoba, serta berbagai aktivitas ilegal lainnya. Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) ikut melempar tuduhan yang lebih spesifik. Mereka menuding Durov memfasilitasi aktivitas terorisme karena Telegram gagal menghapus channel yang dioperasikan oleh kelompok teroris dan intelijen Ukraina.
Dikepung Hukum di Tiga Benua
Tekanan terhadap Durov datang beruntun dan tidak hanya berasal dari Rusia. Saat ini ia harus membagi fokus menghadapi tantangan hukum di Prancis dan Australia. Kepolisian Prancis menangkap Durov pada Agustus 2024, dan hingga kini ia masih berada di bawah investigasi yudisial atas tuduhan bahwa Telegram memfasilitasi aktivitas kriminal. Di belahan bumi lain, regulator Australia baru saja meluncurkan persidangan pengadilan pada pekan ini yang menyoroti masalah konten terorisme di dalam aplikasi perpesanan ini.
Meski menghadapi proses pengadilan yang panjang di Eropa, Prancis perlahan mulai melonggarkan ikatan hukumnya. Pemerintah Prancis mencabut pembatasan perjalanan Durov pada akhir 2025, menyusul izin yang diberikan kepadanya untuk kembali ke Dubai pada Maret 2025. Di luar ruang sidang, dukungan publik mengalir deras. Kampanye dari komunitas TON mengumpulkan lebih dari 9 juta tanda tangan dalam sebuah surat terbuka yang mendesak aparat Prancis membebaskan Durov dari jeratan hukum.
📌 Baca JugaRUU CLARITY Terancam Kandas Sebelum 7 Agustus - Taruhan Polymarket Hanya Beri Peluang Lolos 30%
Menolak Menjadi Alat Pantau
Penolakan terhadap akses data negara sejalan dengan sikap keras Durov terkait privasi di era digital. Pada April lalu, ia sudah memperingatkan publik bahwa usulan aplikasi verifikasi usia dari Uni Eropa bisa membuka jalan bagi pengawasan internet yang jauh lebih luas. Di tengah himpitan aparat hukum dari tiga negara yang terus mendesak platformnya untuk membuka pintu belakang, Telegram tetap melanjutkan fokus bisnis mereka, termasuk pengembangan dompet kripto native bernama Gram yang memang sudah diumumkan sebelumnya.
Serangan beruntun dari Rusia, Prancis, dan Australia ini menegaskan satu realitas nyata bagi pengembang aplikasi anonim. Berdiri di antara kebebasan komunikasi pengguna dan tuntutan intelijen negara berarti sang pendiri harus bersiap menghadapi label teroris di satu sisi dan ancaman penjara di sisi lain. Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
