Agenda kripto terbesar Amerika Serikat tahun ini terpaksa menyingkir dari jadwal. Senat AS resmi menunda pemrosesan Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) setelah Majority Leader John Thune mengalihkan prioritas ke paket nominasi dan undang-undang sanksi terhadap Rusia.
Pergeseran jadwal ini merupakan buntut dari wafatnya Senator Lindsey Graham. Agenda pemakaman pada Selasa dan Rabu membuat anggota Senat di Washington maupun South Carolina sibuk mengurus penghormatan terakhir. RUU sanksi Rusia yang didedikasikan langsung untuk Graham kini maju ke antrean depan dengan proses cloture yang sudah dimulai. Karena aturan prosedural Senat hanya mengizinkan penanganan satu RUU sengketa pada satu waktu, CLARITY Act harus menepi.
RUU kripto ini kemungkinan tidak akan menyentuh lantai Senat sebelum minggu depan. Waktu menjadi hal yang mahal, karena minggu depan adalah pekan terakhir sebelum masa reses musim panas bergulir pada 8 Agustus.
Aturan Etika dan Sengketa yang Menggantung
Penundaan ini memberi waktu tambahan bagi kedua partai untuk menyelesaikan perdebatan yang belum tuntas. Sengketa utama yang masih mengganjal adalah klausul larangan bagi pejabat pemerintah senior - termasuk Presiden Trump - untuk mendukung proyek kripto. Trump minggu lalu sempat menyatakan setuju mematuhi ketentuan etika ini, tetapi faksi Demokrat menilai draf pembatasannya tidak cukup ketat dan masih berpeluang disiasati.
Penolakan bukan hanya datang dari dalam Senat. Jaksa Agung New York Letitia James melempar peringatan keras lewat kesaksian tertulis kepada subkomite Senat. Ia menilai CLARITY Act dalam bentuknya saat ini berpotensi memangkas kewenangan penegakan hukum di tingkat negara bagian. Untuk membuktikan urgensinya, James membeberkan data dari kantornya: laporan penipuan kripto naik tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir, menelan kerugian nyaris $500 juta dalam kurun lima tahun.
Tuntutan James untuk RUU ini sangat spesifik. Ia meminta syarat anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan (KYC) yang mengikat, kewajiban platform menanggung beban finansial dari penipuan, larangan konversi aset dari crypto mixer ke dolar AS, serta klausul mutlak yang mempertahankan hukum negara bagian.
📌 Baca JugaMinnesota Kriminalisasi Pasar Prediksi Awal 2026 - Tapi Hakim Federal Justru Buka Jalan Bagi Kalshi dan Polymarket
Ujian 53 Kursi
Di seberang kubu penegak hukum, para pelaku industri justru menekan agar RUU ini cepat disahkan. Franklin Templeton, manajer aset dengan dana kelolaan $1,8 triliun, dan CEO Coinbase Brian Armstrong menjadi dua nama besar yang terang-terangan mendesak pengesahan segera.
Tapi hitungan politik di Senat berbicara lain. Partai Republikan yang menguasai 53 kursi tetap membutuhkan dukungan suara Demokrat untuk mengamankan aturan ini. Hitung-hitungan suara makin rumit akibat absennya Senator Mitch McConnell, sementara dua tokoh kunci dari kubu Republikan sendiri - Josh Hawley dan Rand Paul - belum mengonfirmasi arah dukungan mereka.
Di luar Capitol, perbankan tradisional juga ikut campur lewat kekhawatiran soal produk yield stablecoin. Mereka cemas stablecoin berbunga tinggi akan menyedot dana deposit nasabah bank. Bila negosiasi CLARITY Act ini buntu dan kehabisan waktu sebelum reses, industri kripto harus kembali bersandar pada jalur regulasi alternatif, yakni lewat implementasi GENIUS Act untuk stablecoin dan aturan dari SEC serta CFTC.
Dilansir dari CoinDesk.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
