Presiden AS Donald Trump mengajukan empat nama komisioner baru untuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pada Kamis (12/11/2026). Langkah ini membagi kursi berimbang: dua dari Partai Demokrat dan dua dari Partai Republik.
Kedua lembaga pengawas pasar keuangan AS itu saat ini kekurangan pimpinan untuk mengambil keputusan resmi. SEC hanya berjalan dengan dua orang, yaitu Ketua Paul Atkins dan Mark Uyeda. Di meja CFTC, Ketua Mike Selig bahkan menjalankan lembaga pengawas itu seorang diri tanpa ada komisioner pendamping untuk membentuk kuorum.
Langkah pengisian jabatan ini membawa misi mendesak: memulihkan kuorum kedua regulator sebelum peta kekuatan politik di Kongres berganti.
Siapa Saja yang Masuk Daftar
Untuk SEC, dua nama yang dicalonkan adalah Kristin N. Johnson dan Steven Levine. Johnson dari Partai Demokrat pernah menjabat Komisioner CFTC. Levine dicalonkan dari kubu Republikan, berlatar belakang mantan penasihat Komisioner Mark Uyeda yang kini bertugas di Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih. Levine disiapkan mengisi kursi Hester Peirce, figur pro-kripto vokal di SEC yang masa jabatannya berakhir.
Dua nama lain ditugaskan mengisi kekosongan di CFTC: Nathan Anonick dari Partai Republik dan Matthew Rowland dari Partai Demokrat. Anonick merupakan staf Komite Pertanian Senat di bawah arahan Senator John Boozman yang ikut merundingkan RUU Digital Asset Market Clarity. Sementara Rowland dicalonkan dari jalur internal sebagai penasihat hukum CFTC.
Jeda Sempit Menjelang Kendali Senat Beralih
Seluruh calon komisioner harus melewati verifikasi Senat AS sebelum resmi bertugas. Komite Perbankan Senat menguji calon komisioner SEC, sedangkan Komite Pertanian Senat menyaring calon komisioner CFTC. Setelah lolos dari komite, nama-nama calon memerlukan persetujuan pemungutan suara di ruang sidang utama Senat.
Kubu Republikan berhadapan dengan batas waktu sempit. Pemilu sela 3 November memastikan kendali mayoritas DPR dan Senat AS beralih ke Partai Demokrat mulai 3 Januari 2027. Sisa waktu sebelum pelantikan kongres baru menjadi kesempatan terakhir bagi pemerintahan Trump untuk mengamankan susunan pimpinan regulator ini lewat Senat Republikan.
📌 Baca JugaPajak Kripto Illinois Pungut 0,2% Bahkan Saat Investor Rugi - Departemen Kehakiman AS Ikut Turun Tangan
Pembahasan regulasi aset digital federal sendiri saat ini masih buntu. Upaya pengesahan aturan pasar kripto sempat terhenti setelah pemungutan suara prosedural RUU CLARITY di Senat pada 15 September gagal mencapai batas minimal 60 suara dukungan. Hasil akhir 49-50 terjadi setelah fraksi Demokrat menolak draf aturan itu karena menyoroti isu konflik kepentingan terkait keluarga Trump.
Bagi pelaku industri kripto, kelanjutan proses konfirmasi ini menentukan apakah kedua regulator utama di Washington kembali memiliki kuorum fungsional untuk mengeluarkan putusan resmi. Apabila jendela waktu hingga awal Januari terlewat tanpa konfirmasi, nasib pengawasan pasar aset digital harus berhadapan dengan Senat baru pimpinan Demokrat, dengan negosiasi politik yang dipastikan jauh lebih alot.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
