Regulator keamanan online Australia, eSafety Commissioner, resmi mendaftarkan gugatan terhadap Telegram di Federal Court pada 30 Juli 2026. Tuduhannya spesifik: platform perpesanan yang kini digunakan oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia itu dianggap gagal menghapus konten terkait terorisme, padahal otoritas setempat sudah memberi tahu mereka berulang kali.
Inti persengketan hukum ini bermula dari peredaran video yang merekam aksi penembakan massal, tepatnya tragedi mematikan di Christchurch, Selandia Baru pada 2019, serta penembakan di Buffalo, Amerika Serikat pada 2022. Pihak eSafety Commissioner menyatakan bahwa konten kekerasan itu masih bebas diakses lama setelah Telegram menerima surat perintah penegakan hukum.
Dalam beberapa kasus yang dicatat oleh regulator, video dan materi ekstrem itu dilaporkan tetap terlihat oleh publik hingga tiga minggu semenjak aduan pertama masuk. Jika terbukti bersalah melanggar aturan dan mengabaikan peringatan hukum, Telegram terancam hukuman denda sipil hingga AUD 54,6 juta atau sekitar $35 sampai $38 juta.
Perlawanan di Meja Hijau
Telegram tidak tinggal diam menghadapi gugatan puluhan juta dolar ini. Perusahaan menyangkal tuduhan kelalaian yang diarahkan kepada mereka oleh otoritas Australia.
“Kami menolak tuduhan ini dan akan melawannya di pengadilan,” ujar pihak Telegram dalam tanggapan resminya. Juru bicara perusahaan juga mengklaim bahwa mereka tidak lepas tangan terhadap peredaran konten berbahaya. Telegram menekankan bahwa platformnya sudah memblokir ribuan komunitas ekstremis sepanjang tahun 2026.
Langkah eSafety Commissioner menyeret Telegram ke ranah hukum federal ini bukan kasus terisolasi. Gugatan ini adalah bagian dari gelombang global regulasi platform digital, di mana berbagai negara mulai meminta pertanggungjawaban penyedia layanan terkait peredaran konten berbahaya di internet.
📌 Baca JugaPeluang CLARITY Act Lolos di Senat Sisa 27% - Tapi SEC Sudah Siapkan Aturan Kripto Sendiri
Satu Hari, Dua Pukulan
Tekanan hukum di Australia datang pada momen berat bagi manajemen Telegram. Hanya selang sehari sebelum gugatan eSafety didaftarkan, FSB Rusia mendakwa sang pendiri, Pavel Durov, atas tuduhan memfasilitasi aktivitas teroris.
Selain di Rusia dan Australia, posisi Durov masih dalam penyelidikan kriminal di Prancis semenjak penangkapannya di bandara Le Bourget pada Agustus 2024. Tekanan hukum di Prancis itu bahkan sempat memaksa Telegram untuk memperbarui kebijakan privasi mereka di tahun penahanan Durov.
Kini, dengan bertambahnya proses pengadilan dari belahan bumi selatan, beban yang harus dihadapi Pavel Durov makin berlapis. Kasus-kasus yang menimpa Telegram saat ini menjadi bukti nyata bahwa regulator global makin agresif menyisir ruang digital yang sebelumnya tak tersentuh.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
