Klausul baru yang ketat baru saja masuk ke meja Senat. Berdasarkan draf final Digital Asset Market Clarity Act yang beredar per 22 Juli 2026, presiden beserta seluruh pejabat federal senior dilarang menerbitkan, mensponsori, atau mengambil untung dari aset kripto selama masa jabatan mereka. Aturan yang dijadwalkan berlaku penuh hingga tahun 2029 ini menunjuk langsung Departemen Kehakiman (DOJ) sebagai pengawas utama untuk menangani setiap aduan etika.
Aturan ini mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi. Donald Trump disebut telah menyetujui poin etika ini, dan pihak Gedung Putih meresponsnya sebagai aturan etika paling komprehensif dalam sejarah. Langkah ini menutup celah yang sering dipersoalkan, mengingat laporan keuangan Trump sebelumnya mencatat pendapatan lebih dari $1 miliar dari kepentingan kriptonya - angka yang selama ini terus diangkat menjadi amunisi kubu Demokrat dalam perdebatan etika di parlemen.
Meski memuat jalan tengah yang dituntut banyak pihak, dokumen ini tidak serta-merta meyakinkan pasar. Segera setelah draf baru dirilis, peluang RUU ini untuk lolos di platform taruhan Polymarket anjlok ke 39%.
Batas Waktu dan Perang 60 Suara
Penurunan prediksi itu lahir dari hitung-hitungan politik di lantai Senat. Untuk lolos menjadi undang-undang, Clarity Act memerlukan minimal 60 dukungan, yang berarti kubu inisiator wajib mengamankan setidaknya 10 suara dari kubu senator Demokrat. Masalah muncul karena mayoritas senator Demokrat mengaku belum melihat isi draf itu ketika teksnya tiba-tiba sudah dipublikasikan lebih dulu oleh Punchbowl News.
Waktu yang tersisa juga menipis tajam. Pemimpin Mayoritas John Thune berniat membawa RUU ini ke meja pemungutan suara Senat sebelum masa reses musim panas. Saat ini Senat tinggal memiliki sisa 16 hari, termasuk akhir pekan, menjadikan awal Agustus sebagai momen batas akhir draf ini bisa bergerak maju atau tertunda berbulan-bulan.
Bagi pelaku teknis di lapangan, isi draf ini mengamankan satu hal esensial. Perlindungan bagi Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) dipastikan tetap ada. Ini berarti pengembang perangkat lunak non-kustodian tidak akan diklasifikasikan sebagai pengirim uang (money transmitter).
📌 Baca JugaPakistan Bentuk Pasukan Khusus Pemburu Kriminal Kripto - Tarik Garis Tegas Pisahkan Polisi dan Regulator
Jalur Jelas untuk Bursa dan Token
Para petinggi industri menyambut rancangan aturan ini. CEO Digital Chamber Cody Carbone menilai dokumen ini sebagai langkah bermakna menuju pemungutan suara formal. Senada dengannya, CEO Solana Policy Institute Miller Whitehouse-Levine menekankan bahwa draf ini pada akhirnya memberi jalur regulasi yang jelas untuk masalah token, pengumpulan dana, bursa, dan tokenisasi sekuritas.
Senator Wyoming Cynthia Lummis juga berupaya mendinginkan suasana, berterima kasih kepada kubu Demokrat atas masukannya dan berkomitmen mencapai kesepakatan final dalam beberapa hari ke depan.
Isu ini menyebar cepat di komunitas daring. Laporan dari akun X @WatcherGuru yang memiliki 4,7 juta pengikut langsung mendulang 4.715 likes dan 710 retweet. Sorotan khusus dari akun @unusual_whales mengenai klausul larangan presiden memegang kripto juga ikut viral dengan mencetak 1.561 likes dalam waktu singkat.
RUU ini kini terjebak di tengah dua kekuatan: tenggat waktu reses yang kian dekat dan keharusan mengumpulkan dukungan lintas partai. Jika negosiasi gagal di sepuluh suara Demokrat itu, kepastian hukum yang sudah di depan mata ini harus kembali masuk laci parlemen. Dilansir dari CoinDesk.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
