Gedung Putih membantah keras tudingan bahwa pemerintahan Trump sengaja membiarkan kursi komisioner dari kubu Demokrat kosong di dua lembaga regulator paling menentukan nasib industri kripto Amerika: SEC dan CFTC. Bantahan ini muncul di saat genting - persis ketika Senat bersiap membahas RUU market structure kripto paling ambisius sepanjang sejarah, CLARITY Act.
Dalam surat resmi kepada Ketua Mayoritas Senat John Thune dan pemimpin minoritas Chuck Schumer, pemerintahan Trump menyebut pihaknya sudah meminta nama-nama calon komisioner Demokrat yang layak - tapi tak kunjung menerima satu nama pun sebagai balasan. Artinya, menurut Gedung Putih, kekosongan kursi itu bukan kesengajaan sepihak, melainkan buntu di ujung lain.
Pertaruhan di Balik Kursi Kosong
Kenapa soal komisioner ini penting? Karena SEC dan CFTC adalah dua lembaga yang akan mengawasi hampir seluruh pasar aset digital jika CLARITY Act benar-benar disahkan. Komposisi komisioner yang berimbang - atau timpang - bisa menentukan seberapa ketat atau longgar aturan main bagi bursa, token, dan protokol DeFi ke depan.
Senat sendiri sedang berpacu dengan waktu: masa reses 7 Agustus membuat jendela pembahasan RUU ini kian sempit. Sejumlah pasal krusial masih diperdebatkan, termasuk bagian etika yang jadi bagian dari negosiasi lebih besar, serta kekhawatiran aparat penegak hukum bahwa ketentuan DeFi dalam RUU ini bisa mempersulit penyelidikan pencucian uang.
Lummis vs Warren: Adu Argumen soal Sanksi
Di tengah kericuhan itu, Senator Cynthia Lummis turun tangan membela CLARITY Act setelah Senator Elizabeth Warren menuduh RUU ini bisa membuka celah penghindaran sanksi internasional. Lewat unggahan di X, Lummis menegaskan kedua pihak sama-sama ingin pelaku kejahatan dihukum - bedanya cuma soal caranya.
📌 Baca JugaRegulator yang Bakal Mengawasi Kripto $2,2 Triliun Ini Cuma Punya Satu Orang di Kursinya - dan Anehnya Malah Makin Gesit
Lummis menunjuk Pasal 303 yang disebutnya justru mengesahkan sanksi kripto baru terhadap Iran, dan Pasal 305 yang memungkinkan bursa kripto besar memblokir dana ilegal sebelum sampai ke Korea Utara. Ia bahkan memperingatkan Kongres mungkin tak akan punya kesempatan lagi mengesahkan RUU aset digital komprehensif sebelum dekade ini berakhir - kalau gagal sekarang, AS akan mengikuti aturan yang ditulis negara lain, bukan menulis aturannya sendiri.
Di luar drama politik ini, Senator Ron Wyden juga tengah berjuang mempertahankan Pasal 604 - perlindungan hukum untuk developer blockchain non-kustodian - agar tak hilang dari draf final. Satu hal jadi jelas: nasib CLARITY Act bukan cuma soal pro atau kontra kripto, tapi pertarungan detail pasal demi pasal yang bisa mengubah wajah regulasi digital Amerika untuk satu dekade ke depan.
Dilansir dari crypto.news dan Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
