๐Ÿ“… Selasa, 22 September 2026 ยท --:-- WIB Ikuti kami
Ecosystem โ–ผ
ID EN
Jaksa AS Selidiki Ulang Binance Terkait Sanksi Iran - 3 Tahun Pasca Denda $4,3 Miliar

Jaksa AS Selidiki Ulang Binance Terkait Sanksi Iran - 3 Tahun Pasca Denda $4,3 Miliar

๐Ÿ“š Istilah di Artikel Ini:

Departemen Kehakiman Amerika Serikat kembali mengarahkan bidikannya ke Binance. Jaksa penuntut federal AS dilaporkan tengah membuka penyelidikan baru untuk mendalami apakah bursa kripto itu sengaja mengizinkan transaksi perdagangan yang melanggar aturan sanksi AS terhadap Iran.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York yang bermarkas di Manhattan memimpin langsung jalannya pemeriksaan. Mereka menggandeng Divisi Kriminal Departemen Kehakiman (DOJ) di Washington untuk menelusuri jejak transaksi yang dipersoalkan.

Fokus pada Sistem Kepatuhan Internal

Pemeriksaan kali ini berpusat pada evaluasi atas sistem kontrol kepatuhan Binance. Jaksa federal meninjau prosedur internal perusahaan dalam memblokir aliran dana dari negara yang terkena sanksi. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana pihak manajemen bursa mengetahui keberadaan transaksi terkait Iran yang kini sedang diteliti penyidik.

Kabar penyelidikan baru muncul hampir tiga tahun setelah Binance menyetujui penyelesaian perkara federal bernilai $4,3 miliar pada akhir 2023. Kesepakatan denda pada masa lalu itu mengharuskan Binance mematuhi aturan pengawasan AS, dan langkah jaksa hari ini langsung menguji apakah komitmen kepatuhan mereka benar-benar berjalan dalam kasus Iran.

Klaim Aturan KYC Ketat

Merespons pengawasan lanjutan dari penegak hukum AS, Binance merilis pernyataan resmi. Bursa menegaskan bahwa manajemen menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran sanksi internasional di platform mereka.

SEC Buka Jalur Saham Tokenisasi 5 Tahun - Kenapa Analis Wall Street Sebut Investor Tak Membutuhkannya?๐Ÿ“Œ Baca JugaSEC Buka Jalur Saham Tokenisasi 5 Tahun - Kenapa Analis Wall Street Sebut Investor Tak Membutuhkannya?

Bursa menyatakan sistem pengenalan nasabah atau Know Your Customer (KYC) beroperasi tanpa celah. Lewat verifikasi identitas, perusahaan menyatakan melarang penuh setiap pengguna asal Iran memakai layanan mereka. Rangkaian peristiwa hukum ini menjadi bukti bahwa pembayaran denda miliaran dolar pada akhir 2023 tidak lantas membuat otoritas Amerika Serikat berhenti menelusuri histori transaksi platform kripto.

Dilansir dari crypto.news.

Baca juga: Kongres Gagal Loloskan CLARITY Act - CFTC Langsung Bawa Draf Aturan Kripto Mandiri ke Gedung Putih


Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.

Gimana reaksimu?
Bagikan artikel ini:
๐Ÿ“ฉ KABAR BITCOIN 1 MENIT

Berita kripto harian, langsung ke inbox

Ringkasan 1 menit untuk kamu yang selalu bergerak. Gratis, kapan saja bisa berhenti.

Total
0
Share