Mulai 2027, Latvia bersiap mengizinkan masyarakat membayar pajak penghasilan perorangan memakai aset kripto. Kementerian Keuangan setempat telah merestui rencana itu, kendati koordinasi teknis dengan vendor pembayaran masih perlu diselesaikan.
Penasihat Perdana Menteri Latvia, Didzis Dejus, memaparkan arah kebijakan itu dalam forum UN:BLOCK Fintech di Riga. “I believe that will take place next year,” ujar Dejus mengenai target kesiapan infrastruktur pendukungnya.
Pemerintah di Riga menegaskan ambisi menjadi negara tercepat dalam adopsi teknologi kripto dan pengembangan bisnis digital, melangkah melampaui urusan lisensi formal. Namun yang membuat perkembangan ini bernilai praktis bagi pelaku pasar bukan cuma loket pembayarannya, melainkan perombakan total pada rumus pajak yang baru disahkan parlemen.
Bukan Lagi Dihitung per Transaksi
Parlemen Latvia mengesahkan undang-undang baru pada 15 Oktober 2026 yang mengubah fundamental pemungutan pajak aset digital. Skema lama yang mengenakan potongan di setiap transaksi jual-beli kini resmi dihapus. Kini, setoran pajak hanya berlaku saat pencairan dana melewati akumulasi modal awal yang dimasukkan pemodal ke platform.
Sistem baru ini membebaskan pemegang koin dari beban mencatat untung-rugi di setiap aktivitas penukaran aset harian. Selama dana masih diputar di pasar atau total penarikan belum melampaui modal pokok setoran, kewajiban pajak belum akan ditagihkan.
Menerima kripto untuk kas negara bukan terobosan pertama di panggung internasional. Opsi pembayaran serupa telah dijalankan Negara Bagian Colorado sejak 2022 memakai jaringan PayPal, di mana dana langsung ditukar ke dolar sebelum masuk ke kas pemerintah daerah. Latvia mengambil inspirasi dari adopsi semacam itu untuk mempermudah kepatuhan pajak warganya.
Deklarasi Sepuluh Persen dan Batas Waktu
Di luar skema transaksi, parlemen juga menyertakan mekanisme deklarasi satu kali bagi pemegang aset kripto. Lewat aturan ini, investor bisa merapikan tanggungan pajak tahun-tahun sebelumnya cukup dengan menyetor 10% dari valuasi portofolio per penutupan 2026.
Skema tarif tunggal ini memberi jalan keluar praktis untuk melegalkan kepemilikan aset yang belum pernah dilaporkan ke kantor pajak. Pemilik portofolio memperoleh kepastian hukum tanpa harus mencemaskan sanksi denda atas aktivitas di masa lalu.
Pemerintah menetapkan jadwal pelaporan yang ketat bagi wajib pajak. Pendaftaran deklarasi dibuka mulai awal April sampai 31 Mei 2027. Sementara itu, pelunasan tagihan pajaknya diberi batas waktu hingga 23 Juli 2027.
📌 Baca JugaFairshake Belanja $46 Juta untuk Singkirkan Sherrod Brown - Kursi Ohio Jadi Target Termahal Industri Kripto
Apa yang Masih Menunggu Kepastian
Kendati kerangka hukum sudah diteken, pemerintah belum membeberkan rincian operasional ke publik. Nama perusahaan pembayaran yang digandeng maupun daftar token yang diterima untuk setoran kas negara belum diumumkan sampai saat ini.
Arah kebijakan ini ke depan juga terikat hasil pemilu 3 Oktober 2026. Kendati Perdana Menteri Andris Kulbergs keluar sebagai pemenang, kepastian penerapannya masih menunggu pembentukan kabinet koalisi baru yang kini tengah disusun.
Bagi pelaku pasar kripto di kawasan Baltik, perubahan skema hitung dari per transaksi menjadi saat penarikan modal memberi kepastian praktis yang nyata. Namun kepastian apakah loket pajak benar-benar siap menerima koin pada 2027 tetap menunggu susunan kabinet baru dan kesepakatan mitra teknisnya.
Dilansir dari CoinDesk.
Baca juga: Uni Eropa Beri Status Khusus ke USDC $73 Miliar - Sementara Euro Digital Tertahan Sampai 2029
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
