Pasar derivatif kripto di luar Amerika Serikat terus mencetak angka transaksi besar sementara regulator di Washington masih sibuk memperebutkan wewenang. Blockchain Association mengajukan komentar resmi kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) untuk segera berkoordinasi mengatur instrumen equity perpetuals. Asosiasi yang mewakili ratusan perusahaan industri kripto di Washington DC itu membawa argumen lurus: kejelasan aturan bisa menarik pulang pasar offshore bernilai triliunan dolar kembali ke dalam yurisdiksi hukum AS.
Equity perpetuals memungkinkan trader kripto berspekulasi pada harga saham perusahaan tradisional, seperti Apple maupun Tesla, tanpa perlu memiliki aset aslinya. Kontrak derivatif berbasis saham ini diperdagangkan penuh 24 jam sehari sepanjang minggu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan di pasar saham konvensional. Saat ini, aktivitas perdagangan untuk instrumen itu hampir sepenuhnya dikuasai oleh bursa kripto offshore seperti dYdX dan Hyperliquid.
Perselisihan Dua Regulator Utama
Ketidakjelasan aturan di dalam negeri bermula dari benturan yurisdiksi antara dua lembaga pengawas. SEC bersikeras bahwa instrumen derivatif yang berkaitan dengan harga saham adalah sekuritas, sehingga harus tunduk pada aturan mereka. Sebaliknya, CFTC menilai kontrak semacam itu masuk ke ranah kontrak berjangka yang menjadi wilayah kekuasaan mereka.
Tarik-menarik ini menciptakan ruang abu-abu yang mahal. Daripada harus menghadapi risiko kepatuhan dari dua lembaga yang berbeda pandangan, para pelaku industri lebih memilih memindahkan aktivitas mereka ke luar wilayah AS. Hasil dari migrasi modal ini terlihat jelas pada pembukuan platform offshore. Sebagai gambaran, bursa Hyperliquid baru saja mencatat pendapatan biaya hingga $6,5 juta dalam satu hari, dengan porsi terbesar datang langsung dari aktivitas perdagangan perpetual di luar batas negara AS.
Mendorong Titik Temu di Washington
Langkah Blockchain Association menambah tekanan bagi regulator yang selama ini berdebat. Pengajuan komentar resmi dari asosiasi ini berjalan selaras dengan dorongan legislatif melalui CLARITY Act yang kini sedang bergulir di Kongres AS. RUU itu dirancang khusus untuk mempertegas batas pembagian wewenang antara SEC dan CFTC dalam menata ekosistem aset digital.
๐ Baca JugaThailand Majukan Aturan ETF Spot Bitcoin dan Ethereum - Incar 70 Juta Penduduk Usai Manuver AS dan Hong Kong
Selama pedoman hukum yang selaras belum ada, volume perdagangan masif akan terus mengalir ke platform di luar jangkauan otoritas AS. Bagi pelaku industri di dalam negeri, ketiadaan aturan bersama dari dua lembaga itu bukan sekadar soal ketidakpastian hukum, tapi juga hilangnya peluang mengakses pasar bernilai triliunan dolar yang saat ini justru dinikmati oleh bursa asing. Dilansir dari @Cointelegraph di X.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
