Komite Pasar Keuangan State Duma Rusia menyetujui versi revisi rancangan undang-undang kripto untuk melaju ke pembacaan kedua, sekaligus mencabut salah satu ketentuan paling kontroversial di draf sebelumnya: kewajiban bagi pemegang kripto untuk mendeklarasikan alamat wallet mereka. Ketua komite, Anatoly Aksakov, mengumumkan perkembangan ini lewat kanal Telegram pribadinya.
Wallet Tak Lagi Wajib Dideklarasikan, tapi Pengawasan Tetap Jalan
Alih-alih mewajibkan deklarasi alamat wallet, draf baru hanya meminta pengguna melaporkan saldo dan volume transaksi. Aksakov menyebut perubahan ini sengaja dilakukan untuk mengurangi risiko kebocoran informasi sensitif yang berpotensi disalahgunakan terhadap kepentingan Rusia. Selain itu, revisi ini juga membuka ruang bagi investor untuk membeli efek konvensional maupun aset keuangan digital domestik (DFA) menggunakan kripto - sesuatu yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Aksakov turut menyinggung rencana jangka panjang pemerintah yang akan mengizinkan broker dan manajer aset berlisensi Rusia bertransaksi di bursa kripto luar negeri, dengan syarat yurisdiksi tujuan dianggap “bersahabat” oleh otoritas Rusia.
Batas Investasi Ritel Tak Berubah, Aturan Tunda Transfer Baru Muncul
Batasan investasi bagi investor ritel non-kualifikasian tetap dipertahankan di angka 300.000 rubel per tahun melalui satu perantara. Namun draf terbaru menambahkan ketentuan baru: transfer dalam jumlah besar ke luar negeri atau ke pihak ketiga bisa ditahan hingga dua hari, meski Aksakov belum merinci ambang batas nominal yang memicu penundaan tersebut. Ia juga belum memastikan apakah usulan sebelumnya - yang berpotensi melarang penggunaan wallet non-custodial di Rusia - masih dipertahankan dalam draf ini atau sudah dihapus.
Bagian dari Peta Besar Kebijakan Digital Rusia
RUU ini pertama kali lolos pembacaan awal pada April, ketika pemerintah mengusulkan Bank Sentral Rusia sebagai otoritas pemberi lisensi bagi bursa dan broker kripto, sekaligus mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti yang mendapat perlindungan hukum dalam kasus kepailitan maupun perceraian - meski pembayaran kripto di dalam negeri tetap dilarang kecuali untuk perdagangan lintas batas yang disetujui. Proses legislasi ini berjalan hanya beberapa minggu sebelum Bank Sentral Rusia dijadwalkan meluncurkan rubel digital pada 1 September, dengan bank-bank besar dan pedagang skala besar mulai mendukung mata uang digital bank sentral itu sesuai rencana peluncuran yang telah diumumkan. Arah kebijakan ini menunjukkan Rusia tidak sedang mundur dari kripto, melainkan mencoba menyusun ekosistem yang tetap bisa diawasi ketat di tengah tekanan sanksi internasional.
📌 Baca JugaRegulator yang Bakal Mengawasi Kripto $2,2 Triliun Ini Cuma Punya Satu Orang di Kursinya - dan Anehnya Malah Makin Gesit
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
