Senator Cynthia Lummis dari Wyoming kembali mendorong rancangan undang-undang kripto menuju meja pemungutan suara Senat. CLARITY Act dijadwalkan masuk tahap voting pada 15 September 2026 mendatang dan membutuhkan minimal 60 suara dukungan untuk bisa maju ke proses legislasi selanjutnya. Pemungutan suara Senat berpotensi membawa standar regulasi yang selama ini berjalan di negara bagian Wyoming untuk diberlakukan di seluruh Amerika Serikat.
Wyoming tercatat telah mengesahkan lebih dari dua lusin undang-undang terkait aset digital dan teknologi blockchain sejak tahun 2018. Salah satu produk hukum dari wilayah itu adalah pembentukan Special Purpose Depository Institutions (SPDI). Lummis kini memproyeksikan kerangka kerja hukum serupa bisa menjadi fondasi bagi regulasi kripto seluruh negeri.
Batas 20 Persen Penentu Status Aset
Proposal setebal 257 halaman yang memuat 6 judul utama berupaya memecahkan sengketa yurisdiksi dua lembaga pengawas federal. CLARITY Act akan menetapkan kategori federal aset digital untuk menentukan wewenang antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Aset kripto yang memenuhi kriteria komoditas digital akan langsung diawasi CFTC khusus untuk transaksi di pasar spot.
Di sisi lain, SEC tetap berwenang mengawasi aset kripto yang masuk kategori sekuritas. Penentuan status bersandar pada metrik desentralisasi jaringan. CLARITY Act mematok ambang batas kendali 20% untuk menilai tingkat kematangan sebuah jaringan blockchain. Bila pihak pengembang memegang kendali melampaui angka itu, aset bersangkutan berpeluang masuk yurisdiksi SEC.
Rancangan undang-undang juga menyertakan proteksi hukum bagi penyedia infrastruktur lapis bawah. Pengembang perangkat lunak non-kustodial, penyedia dompet digital, hingga validator blockchain dibebaskan dari kewajiban registrasi otomatis. Pengecualian aturan memisahkan pihak teknis murni dari kewajiban hukum bursa atau pihak ketiga kustodian.
Status Dana Nasabah Saat Bursa Runtuh
Merespons rentetan kasus kebangkrutan platform bursa kripto di masa lalu, CLARITY Act menetapkan aturan perlindungan kepemilikan aset. Bila sebuah layanan atau kustodian jatuh bangkrut, aset kripto yang disimpan atas nama pengguna mutlak diperlakukan sebagai properti nasabah. Aset itu dilarang dilebur menjadi harta umum perusahaan demi melunasi utang kreditor institusional lain.
📌 Baca Juga“Ribut Soal Hal Sepele” - CFTC Minta Hakim Hapus Gugatan CME Terkait Perpetual Futures Kripto
Jalur politik untuk pengesahan aturan sudah terbuka sejak tahun lalu. Dewan Perwakilan Rakyat AS (DPR) telah menyetujui CLARITY Act pada Juli 2025 dengan angka perbandingan suara 294 berbanding 134. Hasil pengesahan tingkat DPR mencakup dukungan dari 78 anggota perwakilan Partai Demokrat.
Dukungan lintas partai menjadi bekal menghadapi rintangan syarat mayoritas 60 suara di Senat bulan ini. Pemungutan suara 15 September akan membuktikan apakah model rintisan Wyoming siap diadopsi oleh seluruh Amerika Serikat.
Dilansir dari crypto.news.
Sebelumnya: Ketua SEC Sebut CLARITY Act Maju 15 September - Kenapa Pasar Prediksi Cuma Beri Peluang 49%?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
