Jadwal resmi akhirnya keluar. Senate Majority Leader John Thune mengajukan motion to proceed pada Sabtu pagi, mengunci jadwal voting awal untuk CLARITY Act (H.R. 3633) pada hari Selasa, 15 September pukul 14:15 ET. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum formal pertama yang menaungi sebagian besar aktivitas kripto di Amerika Serikat.
Perubahan terbesarnya ada pada pembagian kekuasaan pengawasan. Aturan baru ini menarik garis yurisdiksi yang tegas antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Jika disahkan, sebagian besar beban pengawasan industri kripto akan jatuh ke tangan CFTC.
Namun, menetapkan tanggal bukan berarti memegang jaminan suara untuk meloloskannya.
Enam Suara Penentu dari Kubu Demokrat
Kubu Republikan saat ini masih kekurangan sekitar enam suara lintas partai dari kubu Demokrat untuk menembus batas persetujuan 60 suara di Senat. Angka ini tidak mudah diraih. Sejak RUU ini lolos dari Senate Banking Committee pada bulan Mei, tercatat baru dua senator Demokrat yang memberikan dukungan terbuka.
Negosiasi bipartisan berjalan alot akibat tiga titik sengketa utama. Titik pertama melibatkan aturan seputar proteksi keuangan dari aktivitas ilegal serta penegakan hukum. Titik kedua menyangkut rumusan regulasi untuk imbal hasil (yield) stablecoin. Titik ketiga, yang paling memakan waktu, adalah klausul etika yang berkaitan langsung dengan aset pribadi presiden.
Aset $1,4 Miliar Jadi Batu Sandungan
Klausul etika dalam naskah RUU ini mensyaratkan Donald Trump melakukan divestasi atas seluruh aset kriptonya. Nilainya tidak kecil. Potensi keuntungan finansial dari kepemilikan kripto Trump tercatat mencapai angka $1,4 miliar.
Syarat pelepasan aset sebesar ini membuat negosiasi dengan pihak Gedung Putih berputar di tempat. Pembicaraan masih terus berlangsung, namun hingga kini belum ada kata setuju yang keluar dari meja negosiasi. Kekayaan kripto Trump terbukti mempersulit kedua kubu partai mencari jalan tengah.
📌 Baca JugaRusia Wajibkan Transaksi Kripto Lewat Lembaga Resmi 2027 - Warganya Langsung Borong Dompet Hardware Dua Kali Lipat
Jendela Terakhir Sebelum Kampanye
Waktu adalah musuh terbesar bagi rancangan aturan ini. Kalaupun menembus Senat, dokumen itu harus dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani satu putaran voting ulang. Baru setelah itu naskahnya mendarat di meja Trump untuk ditandatangani menjadi hukum.
Seperti dikutip akun @WatcherGuru, pejabat Gedung Putih Patrick Witt melontarkan peringatan keras. Ia menyatakan bulan September adalah jendela terakhir bagi rancangan ini untuk disahkan sebelum kalender politik beralih penuh ke kampanye pemilu sela (midterm).
“Kalau tidak bisa selesai 15 September, tidak akan pernah bisa,” ujar Witt. Ia juga menuduh kubu Demokrat sengaja menahan proses voting dan memblokir langkah RUU ini sebelum masa reses musim panas bergulir.
Bagi pelaku pasar kripto AS, pertengahan September bukan sekadar jadwal sidang. Ini adalah tenggat waktu terakhir untuk melihat apakah kepastian hukum yang dijanjikan bisa terwujud, atau kembali membeku ditarik urusan politik Washington. Dilansir dari Decrypt.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
