Senator Cynthia Lummis merilis teks gabungan CLARITY Act dalam dokumen setebal 616 halaman. Draf ini menyatukan usulan dari Komite Perbankan Senat, yang sebelumnya lolos pemungutan suara 15-9 pada 14 Mei, dengan ketentuan pasar komoditas usulan Komite Pertanian Senat. Rancangan undang-undang ini tetap memakai nomor registrasi H.R. 3633, mempertahankan kendaraan politik sama yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dengan perolehan suara 294-134 pada Juli 2025.
Dokumen ini bukan sekadar revisi dari draf lama yang sudah beredar di pasar. Teks baru ini menambahkan aturan etika bagi pejabat pemerintah, kerangka alat penegakan hukum baru, serta menyertakan 25 bagian khusus yang menargetkan sanksi dan penutupan celah aturan anti-pencucian uang di sektor kripto.
Tiga Kelas Aset dan Jalur Khusus Pengecualian
Perubahan paling fundamental ada pada sistem klasifikasinya. RUU ini membagi aset digital menjadi tiga taksonomi inti. Kelompok pertama adalah komoditas digital yang berada di bawah pengawasan CFTC. Kelompok kedua mencakup aset kontrak investasi yang pengawasannya dipegang SEC. Kelompok ketiga berisi stablecoin untuk sistem pembayaran, yang aturannya merujuk pada ketentuan GENIUS Act terbitan Juli 2025.
Bagi proyek kripto yang ingin pindah kelas ke komoditas digital, draf ini menyediakan jalur sertifikasi kematangan. Emiten bisa mengirimkan pemberitahuan ke SEC bahwa aset digital buatan mereka sudah atau akan mencapai kematangan fungsi, atau terdesentralisasi memadai dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Jika mereka lulus uji sertifikasi ini, wewenang pengawasan asetnya akan langsung pindah ke CFTC.
Tapi aturan panjang ini tidak berlaku bagi nama-nama lama. Pasal 10101 dalam dokumen ini memastikan bahwa semua token yang menjadi aset utama produk ETP di bursa efek nasional sebelum 1 Januari 2026 langsung diklasifikasikan sebagai aset non-sekuritas. Status pengecualian ini mulai berlaku di hari presiden menandatangani undang-undang ini, tanpa perlu proses sertifikasi apa pun, dan keputusan ini tidak bisa dibatalkan lewat aturan baru SEC. Bitcoin, Ether, XRP, SOL, dan DOGE dipastikan masuk dalam payung pengecualian ini.
Kelonggaran Operasi dan Hambatan Eksekusi
Untuk mengakomodasi masa transisi, Senat menyertakan kelonggaran pendaftaran lewat program Regulation Crypto. Aturan ini membebaskan proyek token tambahan dari kewajiban pendaftaran penuh ke SEC. Syaratnya, batas penggalangan dana maksimal berada di angka $50 juta per tahun kalender untuk jangka waktu empat tahun, atau tidak lebih dari 10% total nilai token yang beredar di pasar.
📌 Baca JugaMenkeu AS dan Grayscale Desak Senat Sahkan Aturan Kripto - Tapi 7 Suara Penentu Masih Tersandera Isu Etika
Bursa dan pialang komoditas digital juga tidak perlu menutup pintunya. Mereka bisa mendaftar ke CFTC lewat rezim registrasi sementara, memungkinkan kegiatan operasi terus berjalan selagi lembaga berwenang menulis panduan final.
Namun kelonggaran ini berhadapan dengan satu hambatan pelaksanaan. CLARITY Act tidak bisa beroperasi penuh sebelum SEC selesai merumuskan aturan eksekusinya. Masalahnya, rekam jejak lembaga pengawas ini dalam merilis panduan teknis sektor kripto tepat waktu selalu tertinggal. Pasar kini tinggal menunggu berapa lama aturan kertas ini butuh waktu untuk benar-benar berjalan di lapangan.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
