Volume pembayaran lintas batas menggunakan stablecoin melompat tajam 35 kali lipat antara periode tahun 2020 hingga pertengahan 2024. Tapi ledakan volume transaksi ini tidak merata dan gagal berpindah utuh ke pasar keuangan arus utama. Direktur Divisi Perdagangan Jasa dan Investasi World Trade Organization (WTO), Juan Marchetti, mengungkapkan bahwa instrumen aset kripto bernilai tetap ini baru mencakup angka 3% dari keseluruhan total pembayaran global saat ini.
Marchetti menepis anggapan bahwa jaringan blockchain tidak siap memproses perpindahan uang harian pada skala masif. Ia menegaskan hambatan utama adopsi stablecoin di industri perdagangan internasional sama sekali bukan pada kelemahan infrastruktur teknologi, melainkan kerangka regulasi di tingkat global yang belum matang dan terfragmentasi antar negara.
Banyak Aturan, Sedikit Kepastian
Kelambatan penyusunan standar hukum internasional ini terlihat jelas dalam laporan Financial Stability Board (FSB) rilisan bulan Oktober 2025. Data lembaga itu memperlihatkan baru 11 dari 28 yurisdiksi yang disurvei telah merampungkan kerangka regulasi stablecoin mereka. Dengan rasio penyelesaian draf aturan yang baru menyentuh angka 39%, korporasi multinasional terpaksa berhadapan dengan tumpukan panduan berbeda-beda saat mereka ingin memindahkan dana usaha melintasi perbatasan negara.
Lima Keunggulan yang Belum Terserap
Riset WTO mengidentifikasi minimnya landasan regulasi ini menahan stablecoin dari fungsinya memangkas lima titik friksi utama pada pembiayaan dagang internasional. Instrumen penyelesaian on-chain ini pada dasarnya siap menekan beban biaya tinggi dari jalur perbankan koresponden tradisional dan menaikkan kecepatan penyelesaian transaksi yang selama ini terhambat proses klering beda zona waktu.
Riset yang sama merinci fungsi stablecoin untuk menyelesaikan kendala transparansi pergerakan dana yang minim serta melonggarkan ikatan restriksi valuta asing di berbagai negara berkembang. Pada poin kelima, keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini menghambat pelaku usaha kecil juga bisa dibuka lebih lebar lewat ketersediaan likuiditas dari ekosistem keuangan terdesentralisasi.
Selama negara-negara pembuat kebijakan belum menyepakati landasan hukum yang sama, kelima solusi efisiensi itu hanya berlaku sebatas teori bagi mayoritas eksportir dan importir dunia. Jaringan buku besar terdistribusi memang sudah menyediakan alat penyelesaian instan, namun absennya payung hukum lintas batas memastikan dominasi metode pembayaran perbankan lama masih bertahan dalam waktu dekat.
📌 Baca JugaRipple Incar $13 Triliun Transaksi Korporat Masuk ke RLUSD - Lewat Jalur Akuisisi $1 Miliar
Dilansir dari Cointelegraph.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
