Angkanya bikin siapa pun berhenti sejenak: $1,4 miliar. Itu pendapatan yang tercatat dari bisnis aset digital keluarga Donald Trump sepanjang 2025, menurut dokumen keterbukaan finansial federal. Kini Senator Elizabeth Warren menodong Presiden AS itu untuk membuka satu hal yang belum wajib dilaporkan - berapa yang sudah masuk sepanjang 2026, dan tenggatnya sengaja dipatok di momen yang tak bisa lebih sensitif.
Dalam surat bertanggal Kamis (16 Juli), Warren meminta Trump mengungkap rincian penghasilan kriptonya untuk periode 1 Januari hingga 15 Juli 2026, dengan batas waktu sukarela 23 Juli. Tanggal itu bukan kebetulan: ia jatuh persis saat Senat AS sedang membahas Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act).
Konflik Kepentingan yang ‘Di-turbo’
Laporan keuangan Trump untuk 2025, yang diajukan 30 Juni 2026 sesuai aturan US Office of Government Ethics, mencatat penghasilan terkait token Official Trump (TRUMP) dan World Liberty Financial - perusahaan kripto milik keluarganya. Bagi Warren, kombinasi itu memunculkan pertanyaan besar soal kepatutan: bolehkah pejabat terpilih, termasuk presiden, wakil presiden, anggota kongres, dan keluarga mereka, mengeruk untung dari industri kripto sambil ikut menyusun undang-undang yang berpotensi mendongkrak nilai kepemilikan mereka sendiri?
Warren, senator Demokrat dari Massachusetts, berargumen bahwa mengesahkan CLARITY Act tanpa aturan etika yang ketat sama saja ‘men-turbo’ konflik kepentingan Trump dan keluarganya, serta hampir pasti mendongkrak nilai aset kripto mereka. Kubu Trump membantah keras. Dalam wawancara 2 Juli, Trump menegaskan tidak ada yang ilegal atau salah soal cuan dari investasi kriptonya selama menjabat. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menambahkan bahwa aset kripto Trump dikelola lewat rekening diskresioner oleh lembaga keuangan pihak ketiga independen, sehingga presiden disebut tak punya kendali langsung atasnya.
RUU yang Makin Terancam Mandek
Persoalannya, tekanan Warren datang saat nasib CLARITY Act sendiri sedang di ujung tanduk. Ketua Mayoritas Senat John Thune menyatakan Senat akan menggelar voting atas RUU struktur pasar kripto ini sebelum reses Agustus. Masalahnya, pengesahan butuh 60 suara - artinya Partai Republik wajib merangkul sejumlah senator Demokrat.
Di sinilah kalkulasi politiknya jadi rumit. Beberapa senator Demokrat terang-terangan menolak mendukung RUU tanpa aturan etika yang jelas, dan sejumlah anggota kongres secara spesifik menyebut kepentingan kripto pribadi Trump sebagai alasan penolakan mereka. DPR memang sudah meloloskan versi RUU ini sejak Juli 2025, tapi hasil amandemen Senat nantinya harus kembali dulu ke DPR untuk disetujui ulang. Saat subkomite aset digital menggelar sidang lapangan soal CLARITY Act di New York pada Jumat, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR French Hill menyebutnya ‘prioritas bipartisan’ - ironisnya, tak satu pun anggota kongres Demokrat tampak hadir. Sinyal keretakan itu diperkuat data dari akun X @WatcherGuru pada 18 Juli, yang menyebut peluang CLARITY Act untuk lolos menyentuh titik terendah sepanjang masa, tepat saat Kongres membahasnya.
📌 Baca JugaPrancis Perintahkan Semua ISP Blokir Polymarket - Indonesia Sudah Lebih Dulu
Kenapa Tanggal 23 Juli Layak Dicatat
Tenggat 23 Juli dari Warren memang tidak mengikat secara hukum. Trump sepenuhnya bebas mengabaikannya. Tapi di situlah letak taruhannya: jika ia patuh, publik akan melihat data penghasilan kripto terbarunya jauh lebih awal dari jadwal laporan tahunan wajib berikutnya, yang baru jatuh tempo Mei 2027.
Bagi investor Indonesia yang memantau arah regulasi kripto AS - kiblat yang kerap ditiru banyak yurisdiksi - drama ini lebih dari sekadar perseteruan politik. Ia menguji satu pertanyaan mendasar: bisakah aturan main sebuah industri disusun oleh orang-orang yang punya taruhan besar di dalamnya, tanpa memicu kecurigaan? Jawaban atas pertanyaan itu, sebagian, akan mulai terlihat pekan depan.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
