Daftar negara yang menutup pintu bagi Polymarket bertambah panjang, dan kali ini datang dari salah satu ekonomi terbesar Eropa. Otoritas judi Prancis, Autorité nationale des jeux (ANJ), memerintahkan seluruh penyedia layanan internet di negara itu untuk memblokir akses ke platform prediction market tersebut. Yang menarik bagi pembaca Tanah Air: Indonesia justru sudah lebih dulu melangkah di jalur yang sama.
Dalam rilis pers hari Jumat, ANJ tak berbasa-basi soal alasannya. Situs prediction market seperti Polymarket, menurut mereka, adalah bentuk perjudian ilegal - titik.
Denda hingga Rp1,8 Miliar untuk yang Mengiklankan
ANJ menegaskan operasi Polymarket tidak berizin di Prancis. Lebih jauh, mengiklankan situs judi tak berizin di sana merupakan tindak pidana dengan ancaman denda hingga 100.000 euro atau sekitar $114.000. Ini bukan sekadar imbauan, melainkan garis hukum yang tegas.
Bagi yang belum familiar, prediction market memungkinkan pengguna membeli dan menjual kontrak yang terkait dengan hasil suatu peristiwa di masa depan - mulai dari pemilu, pertandingan olahraga, data ekonomi, hingga perkembangan geopolitik. Model inilah yang membuat Polymarket melonjak dalam dua tahun terakhir dengan volume trading miliaran dolar. Namun popularitas itu datang beriringan dengan sorotan regulator yang tak kunjung reda: apakah kontrak eventnya termasuk perjudian ilegal, atau produk finansial tak berizin?
‘Fitur Adiktif Tanpa Jaring Pengaman’
Kekhawatiran ANJ tidak berhenti di soal izin. Regulator menyebut Polymarket memiliki ‘fitur adiktif’ yang mirip layanan judi resmi teregulasi, tetapi - dan ini poin utamanya - ‘diperkuat oleh absennya mekanisme perlindungan yang ada di pasar judi legal’. Dengan kata lain, sensasinya sama memikatnya dengan judi, tapi tanpa jaring pengaman yang biasanya wajib ada. ANJ juga mengangkat potensi manipulasi hasil yang terkait dengan sejumlah kontrak event di platform itu.
Prancis sebenarnya sudah mengumumkan rencana pemblokiran ini sejak November 2024, karena Polymarket dinilai gagal mematuhi hukum perjudian nasional. Tekanan makin nyata ketika unit kejahatan siber Kejaksaan Publik Paris membuka investigasi sejak Mei 2026 dan menemukan minimnya verifikasi identitas seperti pengecekan Know Your Customer (KYC).
📌 Baca JugaWarren Beri Trump Tenggat 23 Juli Buka Data Kripto $1,4 Miliar - Tepat Saat Senat Godok Clarity Act
Prancis kini bergabung dengan barisan yang sudah lebih dulu menutup akses: Singapura, Polandia, Portugal, Hungaria, Ukraina, Brasil, dan Indonesia. Polymarket sendiri mengklaim saat ini sudah di-geoblock di 36 wilayah - angka yang terus bertambah, bukan berkurang.
Tekanan yang Tak Hanya di Eropa
Di seberang Atlantik, Polymarket menghadapi pertempuran hukum yang tak kalah sengit. Pada 17 Juni, negara bagian Kentucky menggugat lima platform prediction market - termasuk Kalshi dan Polymarket - dengan tuduhan mengoperasikan platform taruhan olahraga tanpa izin, dan sedikitnya 17 negara bagian lain telah mengajukan gugatan serupa. Menariknya, regulator federal justru berdiri di sisi berlawanan: Commodity Futures Trading Commission (CFTC) balik menggugat 8 negara bagian, dengan argumen mereka mencampuri wewenang eksklusif federal atas kontrak event yang diregulasi secara federal.
Yang muncul dari semua ini adalah gambaran industri yang belum menemukan pijakan hukumnya. Prediction market berada di zona abu-abu antara ‘produk finansial inovatif’ dan ‘judi terselubung’, dan setiap yurisdiksi menariknya ke arah yang berbeda. Bagi pengguna kripto Indonesia, langkah Prancis sekaligus jadi cermin: aturan yang sudah lebih dulu diberlakukan di sini ternyata sejalan dengan tren global yang justru mengeras, bukan melunak. Selama celah perlindungan konsumen belum terjawab, daftar negara pemblokir itu kemungkinan besar masih akan terus tumbuh.
Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
