Proyek mata uang digital bank sentral (CBDC) Korea Selatan menyisakan lubang pengawasan. Pilot perdana Bank of Korea yang dikenal dengan nama Project Han River telah berlangsung sepanjang April hingga Juni tahun lalu. Namun, uji coba ini dieksekusi tanpa melibatkan inspeksi keamanan dari pihak pemerintah yang independen. Fakta ini terungkap dari dokumen Financial Supervisory Service (FSS) yang diserahkan kepada anggota parlemen Lee Heon-seung dan dipublikasikan harian Maeil Business.
Sepanjang fase persiapan, evaluasi keamanan yang dilakukan sebelum pilot bergulir pada bulan Februari hanya berupa tinjauan keamanan TI dan penilaian kerentanan. Pengerjaan evaluasi ini sebagian diserahkan kepada tim internal dari bank peserta uji coba, yakni Woori Bank dan NongHyup Bank. Mereka bekerja mendampingi Financial Security Institute dan SK Shields untuk memeriksa sistem.
Praktik ini menempatkan institusi peserta di posisi ganda: mereka ikut menjalankan sistem baru, sekaligus menilai tingkat keamanan infrastruktur yang diuji. Situasi ini memunculkan potensi konflik kepentingan yang mengabaikan prinsip pengawasan independen.
Tidak Ada Evaluasi Lanjutan
Setelah periode pilot selesai, jejak keterlibatan pengawas independen tidak pernah muncul. Laporan itu menyoroti tidak adanya bukti audit eksternal maupun inspeksi dari lembaga pemerintah netral pasca-pilot. Bank of Korea langsung menepis kekhawatiran ini. Mereka berpendapat tinjauan komprehensif sudah dituntaskan sebelum pilot bergulir, sehingga inspeksi tambahan di akhir fase dianggap tak perlu.
Minimnya pengawasan dari luar berbanding lurus dengan lambatnya adaptasi di perbankan. Dalam tiga tahun terakhir, hanya ada satu konsultasi formal antara institusi perbankan dan regulator terkait produk CBDC. Konsultasi tunggal itu melibatkan Shinhan Bank yang membahas produk asuransi. Sampai sekarang, bank-bank di Korea Selatan belum membentuk tim khusus untuk mengawasi operasional CBDC.
Kondisi ini memancing kritik. Seorang pejabat industri yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa verifikasi keamanan independen mutlak diperlukan. Ia menilai audit eksternal pasca-pilot adalah syarat wajib untuk membangun kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan baru ini.
📌 Baca JugaRusia Buka Pintu Kripto Lintas Batas - Tapi Batasi Warga Biasa Beli Maksimal 300 Ribu Rubel Setahun
Agenda Besar yang Terus Melaju
Terlepas dari absennya audit independen, digitalisasi aset Korea Selatan terus dipacu. Pada Juli 2026, peta jalan bersama dirilis oleh FSC, Bank of Korea, FSS, dan Korea Securities Depository untuk menjadikan won sebagai mata uang yang dapat dikonversi bebas, lengkap dengan regulasi stablecoin won.
Ekspansi ini juga merambah ke pemerintah daerah. Provinsi Gyeonggi mengumumkan peluncuran pilot stablecoin blockchain pertama dukungan pemerintah daerah, dijadwalkan berjalan Agustus hingga Februari 2027. Pada skala global, Korea Selatan juga bersiap mengambil peran dalam Project Agora dari Bank of International Settlements (BIS) untuk infrastruktur pembayaran lintas batas.
Uji coba inovasi negara memang butuh kecepatan, tetapi mengabaikan peran pihak ketiga menciptakan ruang kosong. Kepercayaan publik pada infrastruktur baru sulit tumbuh utuh kalau yang bertugas menilai ujian keamanan adalah pesertanya sendiri.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
