Direktur Jenderal Bank of International Settlements (BIS) Pablo Hernández de Cos memberi pernyataan lugas pada simposium Jackson Hole, 28 Agustus lalu. Ia menekankan bahwa stablecoin belum bisa berfungsi sebagai alat pembayaran skala besar yang kredibel karena masih tersandung tiga kegagalan teknis di lapangan.
Kelemahan pertama ada pada kesatuan nilai, di mana stablecoin terbukti tidak selalu bisa ditukar satu banding satu dengan mata uang fiat patokannya. Hambatan kedua muncul di area interoperabilitas karena pergerakan aset antar-jaringan selalu butuh perantara seperti jembatan atau aset terbungkus. Terakhir, de Cos menggarisbawahi rapuhnya integritas keuangan akibat rumitnya penegakan aturan anti-pencucian uang ketika transaksi berjalan di atas jaringan blockchain publik.
Pilihan Jatuh pada Deposito Tokenisasi
Sebagai gantinya, de Cos berargumen deposito bank yang ditokenisasi memberikan landasan yang jauh lebih kuat untuk mewujudkan sistem pembayaran terprogram di masa depan. Jalur ini dinilai mampu menjaga kelangsungan sistem moneter tanpa merusak tatanan arsitektur keuangan yang sudah ada. Ia menegaskan tidak meminta pelarangan total terhadap stablecoin, melainkan menyebut keduanya bisa hidup berdampingan di pasar asalkan regulator menetapkan peran mereka masing-masing dengan kejelasan mutlak.
Kesepakatan aturan yang seragam lintas negara tampaknya masih belum terwujud. Studi terbaru dari lembaga terafiliasi BIS, Financial Stability Institute, membandingkan regulasi stablecoin di Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Hong Kong, dan Singapura. Laporan itu memperlihatkan jurang perbedaan pengawasan yang sangat lebar antar yurisdiksi. Sebuah pemodelan BIS terpisah juga menunjukkan dampak ekonomi keseluruhan dari instrumen kripto ini cuma berada di level moderat, sangat bergantung pada komposisi aset cadangan serta apakah permintaan pasar berasal dari domestik atau luar negeri.
Efek Ganda bagi Stabilitas Finansial
Kehadiran stablecoin melahirkan konsekuensi yang berlawanan bagi sistem keuangan. De Cos memaparkan instrumen ini memang punya kapasitas untuk menurunkan biaya pinjaman bagi pemerintah. Namun, penyebarannya langsung mempersulit keberlangsungan bank-bank kecil karena mengurangi jumlah simpanan nasabah murah yang selama ini menjadi sumber modal utama mereka.
Di tengah pesimisme BIS, Amerika Serikat justru melangkah maju menyediakan payung hukum pasti. Undang-Undang GENIUS Act yang mulai berlaku pada Juli 2025 memaksa penerbit stablecoin pembayaran mempertahankan cadangan aset satu banding satu dengan ketat. Aturan baru ini langsung direspons oleh Menteri Keuangan AS Bessent dengan melabelinya sebagai revolusi di sektor keuangan digital.
📌 Baca Juga175 Juta Toko Kini Terima Kripto Tanpa Sadar - Volume Kartu Stablecoin Tembus $10,9 Miliar
Bagi pelaku industri kripto ritel, rentetan pernyataan dari Jackson Hole ini mempertegas peta persaingan sesungguhnya. Ambisi menembus sistem pembayaran massal tidak hanya menghadapi masalah batas teknis jaringan blockchain, melainkan keharusan bersaing langsung dengan otoritas moneter yang kini mantap menyokong produk tokenisasi keluaran bank konvensional. Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Sebelumnya: Bos BIS Coret Stablecoin dari Alat Bayar Skala Besar - Bunga Pinjaman Rumah Tangga Jadi Taruhannya
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
