Empat bos dari perusahaan kripto terbesar di Amerika Serikat baru saja duduk bersama Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. CEO Coinbase Brian Armstrong, pendiri bersama a16z Chris Dixon, CEO Ripple Brad Garlinghouse, dan pendiri bersama Kraken Arjun Sethi menemui Lutnick sesaat sebelum agenda pertemuan di Gedung Putih. Fokus mereka satu: membongkar jalan buntu yang menghalangi CLARITY Act di parlemen.
Di depan Lutnick, keempat petinggi ini menyodorkan argumen ekonomi. Mereka mempresentasikan hitungan soal lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi AS jika undang-undang ini lolos. Mereka juga berargumen bahwa aturan federal yang jelas akan memicu gelombang kepulangan para pendiri proyek kripto kembali ke Amerika Serikat.
Bukan Lagi Industri Pinggiran
Angka menjadi senjata utama dalam lobi ini. Melalui platform X, Garlinghouse menegaskan bahwa ada 67 juta warga Amerika yang kini memiliki aset digital. Data dari The Harris Poll dalam laporan National Cryptocurrency Association 2026 menunjukkan angka ini setara dengan satu dari empat orang dewasa di AS. Jumlah pemilik kripto ini naik sekitar 12 juta orang dibandingkan posisi tahun 2025. “Kripto bukan industri pinggiran,” tulis Garlinghouse.
Di balik narasi angka ini, Ripple punya jejak pendanaan yang dalam. Perusahaan itu menyuntikkan modal $50 juta untuk mendirikan National Cryptocurrency Association. Pucuk pimpinan asosiasi ini juga diisi oleh orang dalam Ripple, yakni Chief Legal Officer mereka, Stuart Alderoty, yang duduk sebagai presiden asosiasi.
Hitungan Mundur 15 September
Nasib CLARITY Act kini berpacu dengan kalender politik. Senat dijadwalkan menggelar uji coba prosedural pada 15 September 2026. Angka yang dibutuhkan tinggi: RUU ini butuh minimal 60 suara dukungan hanya untuk sekadar masuk ke tahap pembahasan formal. Mendapatkan dukungan lintas partai menjadi salah satu agenda utama yang dibawa para bos kripto di hadapan Menteri Perdagangan.
๐ Baca JugaCFTC Lepas Dua Saksi Kunci FTX Tanpa Denda Sipil - Tapi Tagihan Penyitaan $11 Miliar Tetap Menanti
Jalan menuju 60 suara itu masih terganjal banyak rintangan. Pembuat undang-undang belum sepakat soal aturan etika yang mengatur konflik kepentingan pejabat pemerintah. Isu soal pengawasan keuangan terdesentralisasi (DeFi), pencegahan aliran dana ilegal, serta penyatuan draf dari Komite Perbankan dan Komite Pertanian Senat juga belum selesai dibahas. Di sisi lain, waktu kian sempit karena pemilihan umum paruh waktu di bulan November membuat jadwal legislatif Senat makin padat. Peluang lolosnya RUU ini dinilai mulai melemah.
SEC Berjalan Lewat Jalur Sendiri?
Di tengah kebuntuan Senat, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS justru merilis aturan baru. Pada 18 Agustus, regulator ini mengusulkan Regulation Crypto Assets. Proposal ini menawarkan pengecualian pendaftaran untuk penawaran aset kripto hingga batas $5 juta dalam periode empat tahun, dan pengecualian hingga $75 juta untuk periode 12 bulan.
Langkah SEC memang membuka satu pintu kecil, tapi industri tetap mengincar gerbang utama bernama CLARITY Act. Bagi 67 juta warga AS dan jutaan investor global, rentetan pertemuan di Washington bulan ini bukan sekadar urusan lobi politik. Ini adalah penentuan apakah batas-batas hukum kepemilikan aset mereka akan diatur lewat undang-undang yang solid, atau kembali dibiarkan tak menentu di tangan regulator. Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
