Tekanan dari pelaku industri kripto terhadap Senat Amerika Serikat memasuki babak penentuan batas waktu. CEO Coinbase Brian Armstrong terbuka mendesak Kongres AS untuk segera mengesahkan undang-undang kripto federal bernama CLARITY Act paling lambat pada 15 September 2026. Armstrong menyoroti posisi Amerika Serikat yang saat ini tertinggal di panggung ekonomi global. Ia menyatakan bahwa hampir seluruh negara anggota G20 sudah memiliki regulasi perdagangan kripto yang utuh, membiarkan AS sebagai satu-satunya outlier besar tanpa aturan main yang memadai bagi para pelaku pasar.
Pernyataan Armstrong ini menyebar melalui pembaruan laporan @Cointelegraph di platform X. Keputusan bos Coinbase itu melempar tanggal 15 September ke ruang publik berfungsi ganda - menyuarakan sikap pelaku industri sekaligus menaruh beban langsung ke pundak para anggota Senat AS yang sedang membahas rancangan undang-undang itu.
Manuver Lobi Sebelum Tenggat Waktu
Desakan publik ini muncul setelah lobi senyap di balik layar tidak kunjung mencairkan kebuntuan di Capitol Hill. Sebelum Armstrong merilis pernyataannya, jajaran eksekutif Coinbase bersama perwakilan dari Ripple diketahui telah menggelar pertemuan dengan Howard Lutnick. Pertemuan tatap muka itu khusus membahas berbagai hambatan di Kongres yang membuat laju CLARITY Act tertahan di tengah jalan.
Rancangan undang-undang federal ini sebenarnya mendapat dukungan dari pihak eksekutif. Presiden Donald Trump sudah menyatakan dukungannya untuk rumusan yang ia sebut sebagai “CLARITY Act yang adil”. Sejalan dengan sikap presiden, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS juga telah menyodorkan usulan “Reg Crypto” - sebuah kerangka aturan yang siap memberikan pintu keluar bagi 475 token kripto yang selama ini beroperasi di wilayah abu-abu.
Sentimen Publik dan Klausul Etika
Tapi restu presiden dan usulan dari SEC belum cukup memuluskan langkah CLARITY Act di Kongres. Penolakan terkuat bersumber dari isu etika yang tersemat dalam rancangan undang-undang itu. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini mencatat 63% warga Amerika menilai langkah Trump terkait regulasi kripto telah “melewati batas”.
๐ Baca JugaJustin Sun Ubah Gugatan $45 Juta Jadi Isu Pembekuan Aset - Zach Witkoff Balas Pakai Bukti Freeze Tether $4,4 Miliar
Penilaian publik ini bermuara langsung pada draf klausul etika RUU CLARITY Act yang memicu perdebatan di kalangan legislator. Para penentangnya di Kongres memakai sentimen negatif warga ini sebagai alasan utama untuk menahan laju pengesahan di tingkat Senat.
Tenggat waktu 15 September kini berdiri sebagai penanda arah kebijakan bagi seluruh industri aset digital di AS. Bagi perusahaan bursa kripto dan penerbit 475 token yang nasibnya bergantung pada kelanjutan “Reg Crypto”, opsinya cuma dua - mendapat kepastian hukum bulan depan, atau terus beroperasi di bawah bayang-bayang penegakan hukum federal tanpa batas waktu yang jelas.
Dilansir dari @Cointelegraph di X.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
