Presiden Donald Trump tercatat meraup pendapatan lebih dari $1,4 miliar dari ventura kripto sejak ia kembali menjabat presiden. Angka yang terungkap dari laporan keuangan tahun 2026 ini memicu perlawanan. Polling nasional Reuters/Ipsos terhadap 1.166 responden menunjukkan 63 persen warga Amerika Serikat menilai sang presiden dan keluarganya tidak pantas mengambil untung dari bisnis kripto selama masih duduk di pemerintahan.
Kecurigaan publik meluas hingga ke meja pembuatan kebijakan. Sebanyak 69 persen responden meyakini bisnis pribadi Trump ikut menyetir keputusan politiknya di dalam Gedung Putih. Sentimen ini bahkan diamini oleh basis pendukungnya sendiri, dengan separuh pemilih Partai Republik ikut setuju urusan bisnis presiden memengaruhi arah negara.
Ancaman Divestasi Proyek Keluarga
Gelombang penolakan ini memanaskan perdebatan RUU CLARITY Act yang bergulir di Senat Amerika Serikat. Fokus utama tertuju pada klausul etika usulan Senator Kirsten Gillibrand, yang memuat aturan larangan bagi pejabat aktif untuk menerbitkan atau mempromosikan token kripto.
Jika klausul usulan Gillibrand lolos menjadi undang-undang, Trump akan berhadapan dengan aturan divestasi paksa. Ia terancam harus melepaskan seluruh kepemilikannya di proyek keuangan desentralisasi (DeFi) World Liberty Financial (WLF). Aturan ini juga berlaku penuh untuk seluruh token meme resmi bermerek namanya, memaksa sang presiden memutus hubungan dengan aset digital miliknya.
Portofolio aset yang dipertaruhkan ini mencapai ratusan juta dolar. Data per Juli 2025 memperlihatkan World Liberty Financial telah mengumpulkan simpanan Ethereum (ETH) senilai $296 juta. Proyek ini tidak sekadar menyimpan koin pasif, tapi sedang menyusun rencana peluncuran platform remitansi valas berskala global. Rencana besar ini bisa kandas atau berganti kendali jika Senat menyetujui aturan etika baru ini.
๐ Baca JugaKorea Selatan Buka Pintu Kripto Untuk 3.500 Perusahaan - Tapi Modalnya Dibatasi 5% dari Ekuitas
Kenapa Kubu Republik Ikut Tersudut?
Situasi ini menempatkan para senator dari kubu Republik dalam dilema politik berlapis. Di satu sisi, mereka memegang beban moral kepartaian untuk membela kepentingan politik presiden petahana. Tapi di sisi lain, data polling membawa pesan tegas bahwa setengah dari konstituen mereka sendiri meragukan objektivitas Trump dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut dompet pribadinya.
Semua ketegangan ini akan menemui titik akhir pada September mendatang lewat penentuan voting legislasi kripto di Senat. Pilihan yang tersedia berjalan ke dua arah yang berlawanan. Membela proyek kripto presiden berarti mengabaikan tuntutan transparansi dari mayoritas warga, sementara memberikan suara untuk aturan etika berarti memaksa pemimpin partai mereka menyerahkan kerajaan bisnis digitalnya. Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
