Aparat penegak hukum di China memegang mandat baru untuk memperketat tindakan terhadap korupsi yang memanfaatkan mata uang kripto dan teknologi blockchain. Perintah itu disahkan Komite Sentral Partai Komunis China (PKT) lewat resolusi resmi Sidang Pleno Kelima Komite Sentral ke-20. Dokumen resmi yang dipublikasikan Xinhua pada 1 November 2026 menempatkan mata uang virtual sejajar dengan transaksi internet dan modal lintas batas sebagai jalur yang memerlukan penegakan hukum anti-korupsi terpadu.
Dokumen resmi partai menandai babak baru pengawasan disiplin terhadap para pemegang kekuasaan publik.
Modus Pihak Ketiga dan Kompensasi Tertunda
Rincian instruksi penindakan dimuat dalam Bagian VII resolusi bertajuk ‘Mengambil Tindakan Tegas dan Terpadu terhadap Korupsi’. Bagian ini menginstruksikan penyelidik memburu tiga pihak: pejabat publik, pelaku bisnis, dan perantara. Aparat diarahkan menyasar pihak yang memanfaatkan aset digital untuk menerima suap atau menyamarkan kekayaan ilegal.
Arahan Sidang Pleno menyoroti tiga modus penyamaran dana terlarang: suap berkedok kompensasi tertunda atau delayed rewards, penguasaan aset lewat pihak ketiga, serta rekayasa transaksi yang disamarkan sebagai kegiatan bisnis sah.
Perburuan Aset dan Sindikat Bawah Tanah
Jangkauan penindakan korupsi tidak berhenti di dalam negeri. PKT menginstruksikan aparat memperkuat kerja sama lintas batas untuk memburu buronan korupsi yang kabur ke luar negeri. Kerja sama internasional ini juga ditujukan menyita aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar wilayah China.
Arahan partai mempertegas kampanye anti-pencucian uang yang dijalankan People’s Bank of China (PBoC) sejak Juni 2026. Dalam kampanye itu, bank sentral menargetkan perbankan bawah tanah serta sindikat pencucian uang profesional. Resolusi Sidang Pleno ke-20 menyelaraskan penindakan pengawas disiplin partai dengan operasi aparat finansial di lapangan.
Fokus Disiplin Kader, Bukan Larangan Ritel
Di balik pengetatan terhadap pejabat, resolusi partai tidak memuat aturan baru bagi masyarakat umum. Dokumen berfokus pada pengawasan disiplin kader serta pencegahan suap. Tidak ada larangan baru terhadap aktivitas perdagangan ritel, mengingat sektor itu sudah dilarang sejak pembaruan regulasi Februari 2026.
📌 Baca JugaPeretasan $6,3 Miliar Binance Masuk Arena Pemilu AS - Trump Dingin, Demokrat Ungkit Donasi $2 Miliar CZ
Bagi pejabat publik maupun pelaku bisnis di China, batas yang ditarik partai memperjelas konsekuensi hukum: pemanfaatan aset digital untuk suap kini diperlakukan sejajar dengan jalur korupsi konvensional, lengkap dengan ancaman penyitaan hingga ke luar perbatasan.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
