Komite Keuangan Majelis Nasional Prancis pekan ini menyetujui sejumlah amendemen yang mencabut kekebalan pajak stablecoin, lalu berbalik membatalkan kesepakatan mereka sendiri. Anggota parlemen sempat meloloskan usulan aturan pajak kripto baru, sebelum akhirnya menolak seluruh draf bagian pendapatan anggaran 2027.
Nicolas Sansu dari fraksi GDR bersama 16 anggota lainnya mengajukan amendemen pertama yang membidik transaksi penukaran aset kripto ke stablecoin. Prancis selama ini tidak memungut pajak saat investor menukar Bitcoin menjadi stablecoin, karena tagihan pajak hanya timbul saat aset dicairkan ke uang fiat. Aturan baru menargetkan celah ini mulai 1 Januari 2027 dengan menarik pajak pertukaran ke electronic money token (EMT) sesuai definisi aturan MiCA, termasuk mayoritas stablecoin yang nilainya dipatok ke satu mata uang. Beban pajaknya mengikuti tarif nasional yang naik menjadi 31,4% pada 1 Januari 2026, menyusul naiknya komponen pajak sosial dari 17,2% menjadi 18,6%.
Pajak Pindah Negara dan Kompensasi Kerugian
Selain menargetkan stablecoin, komite sempat meloloskan dua draf lain. Amendemen kedua memberlakukan exit tax kripto bagi rumah tangga yang memiliki total aset digital di atas €800.000 dan memindahkan domisilinya ke luar Prancis. Aturan yang membidik penerapan per 1 Januari 2027 ini mensyaratkan targetnya berstatus wajib pajak Prancis minimal enam tahun dalam sepuluh tahun terakhir. Ambang batas €800.000 menyamakan perlakuan kepemilikan kripto dengan portofolio saham biasa.
Anggota dewan Daniel Labaronne menyumbang amendemen ketiga yang justru melonggarkan beban. Usulannya membolehkan investor membawa kerugian kripto mereka hingga 10 tahun ke depan untuk mengimbangi beban pajak keuntungan di masa depan - perlindungan yang saat ini belum berlaku.
Mulai dari Nol di Sidang Parlemen
Penolakan komite atas seluruh bagian pendapatan anggaran - dengan selisih suara 31 melawan 3 - memaksa Majelis Penuh memulai pembahasan dari teks awal pemerintah tanpa memasukkan amendemen pajak kripto. Para pengusul wajib mengajukan ulang draf mereka saat debat lantai bergulir mulai 13 Oktober. Pemungutan suara formal untuk anggaran terjadwal pada 20 Oktober mendatang, mempertegas bahwa semua usulan ini masih harus melewati proses legislatif penuh dan belum menjadi hukum.
Pada Oktober 2025, Majelis Prancis membuktikan sikap keras mereka dengan memvoting amendemen terpisah lewat perbandingan suara 163 melawan 150. Keputusan saat itu memungut pajak 1% per tahun atas kekayaan tidak produktif di atas €2 juta, menyatukan aset digital dengan penyimpan nilai tradisional seperti emas dan yacht.
📌 Baca JugaCFTC Ubah Status Bursa Prediksi Jadi Swap - Manuver Komisioner Tunggal Hadapi Mahkamah Agung
Rentetan kejadian di komite pekan ini memperlihatkan bahwa menetapkan pajak kripto bukan sekadar merumuskan besaran tarif, melainkan menavigasi dinamika politik parlemen yang bisa membatalkan seluruh paket aturan baru. Dilansir dari Decrypt.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
