China sedang menyusun ulang cara negaranya memburu pencucian uang berbasis kripto - dan salah satu usulan paling berani adalah menjadikan catatan transaksi blockchain sebagai bukti sah di pengadilan. Reformasi yudisial dan prosedural ini diusulkan untuk memperkuat investigasi, pengumpulan bukti, dan pemulihan aset dalam kasus pencucian uang mata uang virtual, menurut artikel yang terbit di People’s Procuratorate Daily.
Usulan itu datang dari kombinasi praktisi dan akademisi: jaksa Distrik Yuhu di Xiangtan, Hunan, bersama peneliti Universitas Xiangtan. Mereka tak sekadar mengkritik, tapi memetakan persis di mana hukum China saat ini kedodoran.
Tiga Tembok yang Selama Ini Menghambat Penyidik
Para penulis mengidentifikasi tiga hambatan utama: sulit menentukan pertanggungjawaban pidana, sulit mengumpulkan bukti, dan sulit memulihkan aset ilegal. Akar masalahnya ada di Pasal 191 KUHP China, yang hanya berlaku untuk tujuh kejahatan asal tertentu. Akibatnya, banyak kasus pencucian uang kripto terpaksa dijerat dengan pasal ‘menyembunyikan hasil kejahatan’ yang lebih umum dan longgar.
Untuk membenahinya, mereka mengusulkan pedoman penanganan kasus khusus dari otoritas yudisial tertinggi, plus pendekatan ‘investigasi ganda’ - memeriksa kejahatan asal sekaligus aktivitas pencuciannya secara bersamaan. Pelatihan analisis blockchain yang lebih luas untuk penyidik dan jaksa juga masuk daftar.
Blockchain Sebagai Bukti, Lelang Resmi untuk Aset Sitaan
Di sinilah usulannya jadi menarik. Mereka mendorong agar catatan transaksi blockchain yang bisa diverifikasi publik diakui sebagai bukti elektronik otentik, dan laporan analitik dari perusahaan analisis blockchain yang comply bisa diterima di pengadilan - tentu dengan pengawasan yudisial atas metode yang dipakai.
Soal aset sitaan, China menghadapi masalah unik: negara itu melarang peredaran kripto, sehingga otoritas kesulitan melepas aset sitaan lewat cara biasa. Solusinya, diusulkan mekanisme nasional untuk menstandardisasi penyitaan, penitipan, penilaian, dan pelepasan kripto sitaan lewat platform kustodi terpusat dan lelang resmi.
📌 Baca JugaRegulator yang Bakal Mengawasi Kripto $2,2 Triliun Ini Cuma Punya Satu Orang di Kursinya - dan Anehnya Malah Makin Gesit
Bagian dari Rencana Lima Tahun
Usulan ini bukan wacana lepas. Ia melanjutkan langkah bank sentral China (PBOC) yang pada Juni menyebut pencucian uang lewat mata uang virtual tetap jadi prioritas penegakan lima tahun ke depan - seiring makin maraknya kombinasi kripto dengan transfer dana lintas batas dan bank gelap.
Kalau usulan-usulan ini benar diserap ke kebijakan, dampaknya jauh melampaui perbatasan China. Negara dengan salah satu populasi kripto bawah tanah terbesar di dunia sedang belajar membaca blockchain layaknya buku besar terbuka. Bagi pelaku yang mengira kripto memberi kekebalan, arahnya makin jelas: bukti yang selama ini mereka anggap tak terjangkau justru bisa berbalik jadi barang bukti paling memberatkan.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
