Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah kelompok advokasi Bitcoin resmi masuk ke dalam struktur program diplomatik pemerintahan Amerika Serikat. Bitcoin Policy Institute (BPI) diumumkan sebagai mitra pendiri dalam Freedom Tech Excellence Program (FTEP), sebuah inisiatif yang dijalankan langsung oleh Departemen Luar Negeri AS.
Keterlibatan ini mengubah peta posisi kripto di mata negara. BPI tidak masuk sendirian dalam inisiatif diplomatik ini. Mereka bersanding dengan perusahaan penyedia teknologi intelijen Palantir Technologies, kontraktor pertahanan militer Anduril Industries, serta organisasi nirlaba Victims of Communism Memorial Foundation.
Apa Tugas BPI di Departemen Luar Negeri?
Melalui inisiatif FTEP ini, karyawan BPI memperoleh hak khusus untuk bekerja berdampingan dengan para pejabat di Departemen Luar Negeri AS. Tujuan utama dari pelibatan pihak swasta dan lembaga riset ini adalah membela kebebasan digital di seluruh dunia, sebuah agenda luar negeri yang kini menempatkan teknologi kripto sebagai salah satu komponen pendukungnya.
Program kerja sama ini memiliki empat target diplomasi spesifik. BPI bersama para mitra lainnya akan membantu pemerintah AS memajukan kebijakan terkait kebebasan berekspresi di internet, pengembangan teknologi privasi, perlawanan terhadap praktik pengawasan digital, dan penyusunan kerangka kerja tata kelola kecerdasan buatan (AI) secara global.
Jejak Advokasi BPI di Washington
Sejak didirikan pada tahun 2021, BPI memulai kiprahnya sebagai organisasi riset dan advokasi yang memposisikan diri bebas dari afiliasi partai politik (non-partisan). Seiring meluasnya adopsi aset digital, lembaga ini mengambil peran lebih sentral dalam melobi kebijakan kripto di tingkat federal.
Salah satu langkah lobi terbesar BPI adalah upaya mengamankan kebijakan era pemerintahan sebelumnya. Mereka mendorong agar perintah eksekutif mantan presiden Trump mengenai pembentukan cadangan kripto strategis segera disahkan menjadi undang-undang yang mengikat negara.
📌 Baca JugaTiga ETF Wall Street Timbun Saham Strategy $756 Juta - Samson Mow Yakin STRC Segera Pulih ke $100
Namun, lobi domestik itu belum membuahkan hasil. Sampai bulan Juli 2026 ini, Kongres AS belum mengesahkan legislasi turunan apa pun untuk menindaklanjuti perintah eksekutif Trump yang terbit pada Maret 2025 lalu. Terhentinya rancangan undang-undang cadangan strategis di Kongres AS membuat manuver BPI masuk ke Departemen Luar Negeri menjadi pintu alternatif yang efektif untuk menyuarakan regulasi kripto.
Bagi pelaku industri, kemitraan baru ini membuktikan bahwa pengakuan terhadap utilitas Bitcoin tidak selalu harus menunggu ketuk palu parlemen. Ketika jalur legislasi domestik tersendat, Bitcoin justru menemukan ruang di sayap kebijakan luar negeri sebagai alat diplomasi lunak Amerika Serikat.
Dilansir dari Cointelegraph.
Baca juga: Apa Itu Bitcoin Halving?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
