House of Lords Inggris baru saja mengesahkan aturan yang memaksa pemerintah mereka merumuskan rancangan ekosistem aset digital. Melalui pemungutan suara 194-138 pada 9 September 2026, majelis tinggi parlemen meloloskan kewajiban bagi Treasury untuk menerbitkan dan berkonsultasi mengenai strategi aset digital nasional. Tugas itu memiliki batas penyelesaian 12 bulan setelah undang-undang menerima persetujuan kerajaan (Royal Assent).
Bermula dari Amandemen 88 usulan Baroness Neville-Rolfe, aturan yang disahkan menjadi Klausul 50 dalam Financial Services and Markets Bill mendapat dukungan mayoritas dari partai Konservatif dan Liberal Demokrat. Meski 127 anggota partai Labour menolak, suara mayoritas memenangkan klausul baru. Mengutip data Neville-Rolfe di ruang sidang, legislasi lahir untuk merespons adopsi nyata di tingkat masyarakat: lebih dari 1 dari 10 orang dewasa di Inggris kini sudah memiliki aset digital.
Menghentikan Pemblokiran Perbankan
Bagi pelaku usaha kripto, klausul baru membawa kepastian bagi kelangsungan operasional perusahaan. Undang-undang tegas melarang bank menerapkan kebijakan penolakan layanan (blanket ban) kepada entitas kripto. Bank kini diwajibkan melakukan penilaian risiko pada tiap bisnis spesifik, alih-alih menutup pintu akses perbankan tanpa alasan.
Treasury memikul kewajiban meninjau menyeluruh kondisi hukum dan pasar bisnis aset digital di Inggris. Peta jalan yang disusun kelak mencakup rentang luas: aset kripto, stablecoin yang memenuhi kualifikasi, mata uang digital bank sentral (CBDC), sekuritas tertoken, serta produk keuangan digital lainnya. Agar hasil akhir tidak berat sebelah, penyusunan strategi mensyaratkan keterlibatan Bank of England, PRA, FCA, dan kelompok industri.
Institusional Sudah Bermain
Tenggat waktu penyusunan strategi berjalan bersamaan dengan inisiatif dari pemain besar tradisional. Wells Fargo merencanakan proyek percontohan deposit tertoken untuk transaksi lintas-batas pada musim gugur 2026. Di ranah pembayaran, Fnality tengah mengembangkan sistem blockchain kelas wholesale yang langsung menggandeng 17 penyedia layanan keuangan.
📌 Baca JugaKabulkan 100 Tuntutan Demokrat di Revisi Clarity Act 630 Halaman - Tapi Dukungan Masih Nol Jelang Voting
Anggota majelis tinggi Lord Chris Holmes menangkap inti dari perdebatan parlemen lewat sebuah pertanyaan mendasar: ‘Apakah kita sekadar meregulasi aset digital, atau membangun ekonomi aset digital?’ Lewat langkah pemungutan suara September, Inggris bergerak memilih opsi membangun.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Voting RUU Kripto AS 15 September: Jika Gagal, Aturan Baku Terancam Mandek Hingga 2030
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
