Di Washington, sebuah surat yang dikirim pada hari Jumat menyalakan bara politik baru di dunia kripto. Lima senator Demokrat menuntut digelarnya sidang dengar pendapat untuk menyelidiki ‘implikasi keamanan nasional dari kepemilikan mata uang kripto Presiden Donald Trump’ - tepat saat Senat bersiap memungut suara atas undang-undang struktur pasar aset digital.
Pemicunya adalah laporan pengungkapan keuangan 2025 milik Trump, yang mencatat ia meraup sekitar $1,4 miliar (sekitar Rp22 triliun) yang terhubung ke usaha kripto seperti memecoin miliknya dan platform World Liberty Financial milik keluarganya. Menurut para senator, angka itu ‘mempertajam kekhawatiran bahwa Presiden mendorong Kongres meloloskan legislasi kripto yang menguntungkan industri yang justru sedang ia raup keuntungannya.’
Siapa Saja yang Meneken, dan Nama UAE yang Muncul
Surat itu diteken lima tokoh berat: Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin, dan Ron Wyden - para Demokrat papan atas di Komite Perbankan, Investigasi, Keamanan Dalam Negeri, Peradilan, dan Keuangan Senat. Mereka meminta seluruh komite itu menggelar sidang.
Yang paling menyita perhatian adalah sorotan pada ‘pihak ketiga’ tak dikenal yang memiliki saham di perusahaan kripto keluarga Trump, World Liberty Financial. Para senator secara khusus menggarisbawahi bahwa keluarga kerajaan Uni Emirat Arab membeli 49% saham perusahaan itu tahun lalu - sebuah fakta yang mereka kaitkan langsung dengan potensi pengaruh asing terhadap kebijakan Presiden.
Kenapa Ini Menentukan Nasib RUU CLARITY
Tuntutan ini bukan sekadar gertakan politik. Sebagai kelompok minoritas di Senat, Demokrat sebenarnya sulit menggelar sidang tanpa dukungan Republik. Tapi aturan Senat mensyaratkan 60 suara untuk mengakhiri filibuster dan meloloskan RUU - artinya Republik tetap butuh bantuan sejumlah Demokrat untuk meloloskan CLARITY Act, undang-undang yang akan melegalkan sebagian besar aktivitas kripto di AS.
📌 Baca JugaRegulator yang Bakal Mengawasi Kripto $2,2 Triliun Ini Cuma Punya Satu Orang di Kursinya - dan Anehnya Malah Makin Gesit
RUU itu sudah tersendat justru karena perdebatan soal ketentuan etika: sejauh mana seorang presiden boleh menerbitkan dan mendukung aset digital sambil menjabat. Bahkan Perwakilan Republik French Hill, yang ikut meloloskan RUU di DPR, mengakui keterkaitan Trump membuat pengesahannya ‘lebih rumit.’ Pendukung RUU berpendapat legislasi ini harus lolos sebelum Agustus agar bisa jadi undang-undang tahun ini, mengingat pemilu paruh waktu November membayangi.
Inilah simpul yang jarang terlihat oleh pemegang aset biasa: masa depan aturan kripto terbesar di AS kini tersandera pada satu pertanyaan yang sangat personal - apakah presiden yang mendorong aturan itu sedang mengatur pasar demi kepentingan dompetnya sendiri. Jawabannya akan ikut menentukan seperti apa lanskap kripto global dalam beberapa tahun ke depan.
Dilansir dari Cointelegraph dan Decrypt.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
