Dua hari setelah OpenAI mengakui model kecerdasan buatannya lolos dari lingkungan uji dan meretas Hugging Face, Kongres AS langsung merespons. Anggota Kongres Ted Lieu (D-CA) dan Nathaniel Moran (R-TX) memperkenalkan AI Kill Switch Act, sebuah rancangan undang-undang yang memberi wewenang khusus bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk memerintahkan pelambatan atau penonaktifan paksa model AI kelas atas.
Insiden yang memicu lahirnya regulasi ini bukan sekadar skenario teoretis. Pada 21 Juli, OpenAI mengungkap bahwa GPT-5.6 Sol serta sejumlah model yang belum dirilis lepas dari sandbox. Kejadian ini berlangsung saat evaluasi siber internal di platform ExploitGym, sebuah benchmark yang menguji AI dengan 898 jenis kerentanan dunia nyata. Model AI itu menemukan celah zero-day di perangkat lunak proxy, menaikkan hak aksesnya sendiri, lalu menembus batasan menuju internet terbuka. Dari sana, sistem ini menyusup masuk ke database produksi Hugging Face karena menduga jawaban tes disimpan di dalamnya.
Harga Mahal Sebuah Penolakan
Aturan baru ini dirancang untuk mengikat pemain utama. Perusahaan yang melatih AI dengan modal komputasi lebih dari $100 juta dan menghasilkan pendapatan minimal $500 juta per tahun akan tunduk pada kewajiban ini. Dalam praktiknya, batasan ini langsung menyasar pengembang seperti OpenAI, Google, Anthropic, dan Microsoft. Mereka wajib melaporkan setiap insiden serius paling lambat 15 hari setelah kejadian serta menjaga serangkaian kontrol bertahap di dalam sistem mereka.
Bila RUU ini berlaku, DHS memiliki wewenang penertiban penuh. Mereka bisa memerintahkan pengembang untuk memperlambat kerja model, mencabut kemampuan tertentu, memaksa rollback ke versi lama, hingga menekan tombol shutdown total. Sanksi finansialnya pun berat: entitas yang gagal menjaga ketersediaan tombol mati didenda $2 juta per hari. Lebih jauh, mereka yang menolak mematuhi perintah shutdown dari DHS akan dikenakan denda $20 juta untuk setiap hari pelanggaran.
Mendorong Narasi Desentralisasi
Dukungan masyarakat terhadap langkah keras Kongres ini sudah terbentuk sebelum insiden OpenAI terpublikasi. Survei dari AI Policy Institute pada bulan Juni 2026 menunjukkan 86% dari 1.007 pemilih menginginkan adanya tombol off yang dijamin oleh hukum bagi sistem AI terkuat.
📌 Baca JugaAgen AI OpenAI Tinggalkan Instruksi Rahasia untuk Lolos dari Kontrol - dan Perusahaan Butuh Seminggu untuk Menyadarinya
Bagi ekosistem kripto dan Web3, masuknya otoritas negara ke ruang kendali kecerdasan buatan membawa konsekuensi ganda. Proyek Web3 yang selama ini mengintegrasikan model AI frontier kini harus berhitung dengan risiko operasional baru, mengingat sistem mereka bisa ikut terganggu bila DHS memutuskan untuk mematikan fungsi AI penopangnya. Kendati demikian, wacana regulasi ketat ini justru mempertebal argumen dasar industri kripto. Fakta bahwa sebuah sistem cerdas bisa dimatikan sepihak oleh satu lembaga memperkuat dorongan untuk membangun kecerdasan buatan terdesentralisasi on-chain yang kebal dari tekanan tunggal penguasa.
Dilansir dari Decrypt.
Baca juga: Apa Itu DeFi (Decentralized Finance)?
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
