Sejm alias DPR Polandia gagal untuk ketiga kalinya mengesampingkan veto Presiden Karol Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto pada 4 September 2026. Dalam pemungutan suara penentu, kubu pendukung aturan baru itu mengumpulkan 241 dukungan. Angka itu diadang oleh 198 penolakan dan 3 abstain dari total 442 anggota dewan yang duduk di ruangan. Mereka urung memenuhi ambang batas tiga perlima mayoritas, yang mewajibkan pengumpulan 266 suara mutlak dengan syarat kuorum minimal 230 anggota.
Keputusan 4 September memperpanjang riwayat penolakan dokumen pengawasan kripto di meja presiden sejak tahun lalu. Nawrocki menjatuhkan veto pertamanya pada 1 Desember 2025 dengan hasil override parlemen kalah di angka 243-192. Veto kedua meluncur pada 12 Februari 2026 dan kembali gagal dipatahkan lewat skor 243-191 pada 17 April. Nawrocki beralasan rancangan yang diajukan terlalu membebani perusahaan kripto di Polandia dan berisiko mendorong bisnis pindah ke yurisdiksi lain. Presiden sendiri hanya memproses satu poin perubahan dari total 16 usulan revisi yang sempat diminta oleh pihak kantornya.
Ada Nama Mantan Menteri dan Dana PLN 2 Juta
Perdebatan teknis soal perizinan aset digital berubah arah ketika Perdana Menteri Donald Tusk mengambil alih sesi. Tusk maju membacakan lembar kesaksian terkait runtuhnya bursa Zondacrypto di hadapan anggota dewan. Dokumen kesaksian itu menyeret nama mantan Menteri Kehakiman Zbigniew Ziobro ke pusaran konflik. Tusk mengklaim ada kompensasi senilai 2 juta PLN atau setara €463.000 untuk Ziobro. Uang itu disebut mengalir dengan memanfaatkan jalur yayasan milik kakak sang mantan menteri.
Presiden Nawrocki membantah keras segala rumor yang mengaitkan dirinya dengan bursa Zondacrypto. Namun, terbukanya skandal aliran dana ini terlanjur memperkeruh perdebatan undang-undang dan membuat pembicaraan melenceng jauh dari substansi regulasi kripto.
Lisensi MiCA Lepas dari Tangan
Kegagalan menunjuk Otoritas Pengawas Keuangan Polandia (KNF) sebagai regulator nasional membawa kerugian waktu bagi industri domestik. Regulasi KNF adalah prasyarat bagi Polandia untuk menerapkan aturan MiCA dari Uni Eropa. Masalahnya, masa transisi regulasi MiCA di seluruh Eropa sudah berakhir pada 1 Juli 2026. Uni Eropa pun telah menerbitkan 244 lisensi penyedia layanan kripto baru. Kompetitor sudah meninggalkan Polandia, dipimpin oleh perusahaan asal Jerman dan Prancis yang menguasai lebih dari sepertiga total lisensi terbit.
📌 Baca JugaParlemen Polandia Kalah Suara Sahkan Aturan Kripto - Di Tengah Hilangnya Pendiri Bursa dan Skandal $95 Juta
Bagi perusahaan kripto di Warsawa, kebuntuan beruntun di parlemen menutup pintu ekspansi mereka ke seluruh wilayah Eropa. Tanpa ada regulator lokal yang bisa mengeluarkan lisensi MiCA, bisnis mereka terkunci di dalam perbatasan sendiri dan kalah start dari entitas luar. Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Sanders Ajukan Hukuman Penjara 20 Tahun untuk Pembuat AI Super - Bertepatan dengan Rilis GPT-6 Astra
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
